Sistem Perekonomian Indonesia

Pendahuluan

Tidak ada satu negarapun yang bisa menerapkan suatu system perekonomian secara ekstrim. Di Indonesia, pemerintah mempunyai peran penting sebagai wasit dalam mengawasi jalannnya perekonomian.

Pemerintah perlu mendukung dan melindungi para pelaku ekonomi atau masyarakat ekonomi lemah demikian pula terhadap para pengusaha muda, dengan berbagai kebijakan yang meringankan, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh mandiri.

Agar perekonomian dapat tumbuh dengan baik, perlu pemerintahan yang bersih dan efektif serta pemerintahan yang sehat dan memiliki birokrasi yang efisien dan dapat mengawasi aliran modal yang masuk ke dalam negeri sehingga terhindar dari praktek monopoli. Salah satu factor penyebab kompetisi ekonomi yang tidak sehat adalah pemerintahan yang tidak sehat.

Ciri Positif Demokrasi Ekonomi

  • Sebagai usaha bersama berdasar perekonomian disusun azas kekeluargaan.
  • Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
  • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga- lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat.
  • Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  • Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  • Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas- batas tidak merugikan kepentingan umum.
  • Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri Negatif yang Harus Dihindari

  • Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  • Sistem etatisme dimana negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit- unit ekonomi diluar sektor negara.
  • Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli.

Fungsi Negara Dalam Ekonomi

  • Fungsi Perfektif, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang- Undang Dasar 1945.
  • Fungsi Direktif, mengatur dan melaksanakan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia.
  • Fungsi korektif, penegakan hukum dalam penyelenggaran kegiatan ekonomi.

Tujuan Mengatur Perekonomian

  • Menjamin kesempatan kerja penuh bagi warga negara.
  • Mencapai perkembangan regional yang seimbang.
  • Mempertahankan tingkat harga yang stabil
  • Memperbaiki neraca pembayaran.
  • Meningkatkan pertumbuhan produksi nasional yang mantap.

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Pengertian sistem ekonomi menurut Dumairy adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, yang dipilih atau diterima atau diterapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan langsung.

Menurut Lemhannas (1989), ada 8 kekuatan yang mempengaruhi sistem ekonomi yang di terapkan/dipilih oleh suatu negara, yaitu :

  • Falsafah dan ideologi
  • Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakatnya
  • Nilai-nilai moral dan adat kebiasaan masyarakatnya
  • Karakteristik demografinya
  • Nilai estetika, norma-norma serta kebudayaan masyarakatnya
  • Sistem hukum nasionalnya
  • Sistem politiknya
  • Subsistem-subsistem sosialnya, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu serta uji coba yang dilakukan masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan ekonominya.

Perbedaan satu sistem dengan sistem lainnya terlihat dari ciri-ciri dibawah ini menurut Sanusi :

  • Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan
  • Kebebasan masyarakat dalam memilih lapangan kerja
  • Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi
  • Pemilihan usaha yang di manifestasikan dalam tanggung jawab manajer
  • Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
  • Pengaturan motivasi usaha
  • Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
  • Penentuan pertumbuhan ekonomi
  • Pengendalian stabilitas ekonomi
  • Pengambilan keputusan
  • Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

B. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.

Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

  • Teknik produksi dipelajari secara turun temurun  dan bersifat sederhana
  • Hanya sedikit menggunakan modal
  • Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang)
  • Belum mengenal pembagian kerja
  • Masih terikat tradisi
  • Kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan
  • Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran
  • Aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :

  • Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat
  • Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul
  • Tidak individualistis

Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

  • Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah
  • Mutu barang hasil produksi masih rendah

Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Salah satu ciri sistem ekonomi pasar adalah berlakunya persaingan secara bebas. Akibatnya yang kuat bertambah kuat, sedang yang lemah semakin terdesak tidak berdaya. Untuk mengatasi keadaan itu pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu, sehingga terbentuk sistem ekonomi pasar yang terkendali, bukan ekonomi bebas lagi.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

  • Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
  • Setiap orang bebas menggunakan  barang dan jasa yang dimilikinya
  • Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
  • Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
  • Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar
  • Persaingan dilakukan secara bebas
  • Peranan modal sangat vital
  • Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain:

  • Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi
  • Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi
  • Munculnya persaingan untuk maju
  • Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar
  • Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba

Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain:

  • Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan
  • Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal
  • Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat
  • Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu

Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Pemerintah bertindak sangat aktif, segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pelaksanaan dilakukan oleh daerah-daerah di bawah satu komando dari pusat. Masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi, semuanya diatur oleh pemerintah secara terpusat. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi sehingga inisiatif perorangan tidak dapat berkembang. Pada umumnya sistem ekonomi terpusat ini diterapkan pada negara-negara yang menganut paham komunis.
Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

  • Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
  • Hak milik perorangan tidak diakui
  • Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
  • Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah

Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:

  • Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
  • Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
  • Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga
  • Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
  • Jarang terjadi krisis ekonomi

Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :

  • Mematikan inisiatif individu untuk maju
  • Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
  • Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :

  • Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat
  • Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah
  • Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
  • Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  • Kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya
  • Hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah;
  • Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang

Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat.

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.

3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

C. Sejarah ekonomi Indonesia

Dasar- Dasar Sistem Ekonomi Indonesia

  • Pasal 33 (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.
  • Pasal 33 (2): Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Pasal 33 (3) : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebasar- besarnya kemakmuran rakyat.
  • Pasal 33 (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

1. Pemerintahan orde lama

Pemerintahan orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan pada kemerdekaan Indonesia. Namun kata merdeka hanyanya lah dianggap sekedar kata, tetapi perang masih saya terus berlanjut saat pemerintahan orde lama. Hingga menjelangg akhir tahun 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda. Tapi pada akhirnya Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia.

Akibatnya, selama pemerintahan orde lama keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, walau sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata pertahun hampir 7% selama dekade 1950-an.

Selain itu, selama periode orde lama, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik seperti pendanaan dari bank.

Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang beredar disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua peperangan yakni merebut Irian Barat serta pertikaian dengan Malaysia dan Inggris. Ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontak di beberapa daerah di dalam negeri.

Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalamii sistem politik yang sangat demokratis, yakni pada periode 1950-1959, sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi sejarah Indonesia menunjukan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antar partai politik tersebut berkepanjangan sehingga tidak memberi sedikitpun kesempatan untuk membentuk suatu kabinet pemerintah yang solid dan dapat bertahan hingga pemilihan umum berikutnya.

Pada akhir september 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politik yang drastis di dalam negeri, yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang di anut Indonesia pada masa orde lama, yakni dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis.

2. Pemerintaha Orde Baru

Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kebinet-kabinet yang dipimpin oleh Presiden Suharto yang jauh lebih baik/solid di banding pada masa Orde Lama dalam menyusun dan melaksanakan rencana, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
  • sukses transmigrasi
  • sukses KB
  • sukses memerangi buta huruf
  • sukses swasembada pangan
  • pengangguran minimum
  • sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • sukses Gerakan Wajib Belajar
  • sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
  • sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  • semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  • pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
  • munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  • kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
  • bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
  • kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  • kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
  • penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus)
  • tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

3. Pemerintahan Transisi

Pada bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai mengguncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak menjadi lebih buruk, pemerintah Orde Baru mengambil langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rpp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Pemerintah berusaha untuk menangani masalah krisis rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk intervensi guna menahan atau mendongkrak kembali nilai rupiah.

8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan membantu keuangan dari IMF. Hal ini juga dilakukan oleh pemeriintah Thailand, Filipina dan Korea Selatan. Seiring dengan paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal dari hancurnya perekonomian Indonesia.

Pemulihan ekonomi yang disyaratkan oleh IMF pertama kali diluncurkan pada bulan November 1997, bbersama pinjaman ansuran pertama sebesar 3 miliyar dolar AS. Diharap bahwa dengan disetujuinya paket tersebut oleh pemerintah Indonesia, nilai rupiah akan menguat dan stabil kembali. Kenyataannya menunjukan bahhwa nilai rupiah terus melemah bahkan pernah sampai mencapai Rp 15000 perdolarnya.

Setelah gagal dalam pelaksanaan kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan baru antara pemerintah Indonesia dengan IMF pada bulan Maret 1998 dan dicapai lagi suatu kesepakatan baru pada bulan April 1998. Hasil perundingan dan kesepakatan itu dituang secara lengkap dalam suatu dokumen bernama “Memorandum Tambahan Tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan”

Pada pertengahan tahun 1998, atas kesepakatan dengan IMF dibuat lagi memorandum tambahan tentang kebijakan ekonomi dan keuangan. Tetapi, strategi menyeluruh stabilitas dan reformasi ekonomi adalah tetap seperti yang tercantum dalam memorandum kebijaksanaan ekonomi dan keuangan yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998. Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan tterbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

Menjelang minggu-minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR untuk pertama kalinya dalam sejahah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/siswi dari puluhan perguruan tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta. Keberhasilan gerrakan mahasiswa tersebut, di satu pihak, dan dari krisis politik dipihak lain, adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yakni presiden Suharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya, B.J Habibie. Tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari pembentukan pemerintahan transisi.

Disebut pemerintahan transisi karena masyarakat menilai bahwa tidak ada yang berubah dari sistem pemerintahan, mereka juga orang-orang rezim Orde Baru, dan bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menjadi-jadi, kerusuhan muncul dimana-mana dan masalah Suharto tidak terselesaikan. Akhirnya banyak kalangan masyarakat yang menyebutnya pemerintahan transisi dari pada pemerintahan reformasi.

4. Pemerintahan Reformasi

Pada awal pemerintaha reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha serta investor, termasuk investor asing menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim Orde Baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, supremasi hukum, hak asasi manusia, penembakan tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, peranan ABRI di dalam politik dan masalah disintegrasi.

Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden tidak berlangsung lama. Gus Dur mulai menunjukan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kontroversial dan membingungkan pelaku-pelaku bisnis.

Hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Abdulrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah-masalah seperti amandemen UU no. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjaman uang dari luar neggeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya.

5. Pemerintahan Gotong Royong

Setelah Presiden Wahid turun, Megawati menjadi presiden Indonesia yang kelima. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk dari pada masa pemerintahan Gus Dur. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Meggawati disebabkan antara lain oleh kurang berkembangnya investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Referensi :

http://organisasi.org/ciri-ciri-sistem-ekonomi-pancasila-di-indonesia-belajar-sambil-browsing-internet

http://qkamal.wordpress.com/2010/10/22/ekonomi-macam-macam-sistem-ekonomi/

http://gurumuda.com/bse/pengertian-dan-macam-macam-sistem-ekonomi

http://www.openzine.com/aspx/ReadMore.aspx?ID=23759&lid=77&IssueID=4084&zineID=0&divid=308

http://www.elearning.gunadarma.ac.id/…/perekonomian…/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

http://ichwanmuis.com/?p=222

http://guildofnavigators.forumotion.net/t18-kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemerintahan-orde-baru

Tambunan, Tulus (2003), “Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting”, Ghalia Indonesia, Jakarta

About these ads

4 thoughts on “Sistem Perekonomian Indonesia

  1. Ping-balik: TUGAS 1Sistem Perekonomian Indonesia & Perkembangan Sistem Ekonomi | mahrezarezqy2013

  2. Ping-balik: Ming,28 Apr2013 pada 21:56Ming, 21:56 Pesan berbintangDARI Firdaus Harianja | mahrezarezqy2013

  3. Ping-balik: TUGAS 1Sistem Perekonomian Indonesia & Perkembangan Sistem Ekonomi | mahrezarezqy2013

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s