Akuntansi Internasional Myanmar

sebelum membahas akuntansi Negara Myanmar, mari kita bahas negara Myanmar terlebih dahulu

Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut “Burma” di dunia Barat) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembangdan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.

Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3000 orang terbunuh.

Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyimemenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa.

Perubahan nama

Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional, terutama dinegara-negara persemakmuran Inggris.

Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan “Burma” untuk merujuk kepada negara tersebut.

PBB, yang mengakui hak negara untuk menentukan nama negaranya, menggunakan Myanmar, begitu pula dengan Perancis dan Jerman. Di Jerman, kementerian luar negeri menggunakan Myanmar, tetapi hampir seluruh media Jerman menggunakan “Burma”.

Pemerintah AS, yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan “Burma” tetapi mayoritas media besar seperti The New York TimesCNN dan Associated Press menggunakan Myanmar.

Pemerintah junta juga mengubah nama Rangoon menjadi Yangon. Pada tanggal 7 November 2005, pemerintah membangun ibu kota baru, bernama Naypyidaw.

Perubahan lagu kebangsaan dan bendera

Perubahan lagu kebangsaan dan bendera dilakukan pemerintah junta pada tanggal 21 Oktober 2010.

Gelombang protes 1988

Meski terkenal akan pelanggaran HAM, Myanmar justru memiliki sejarah protes massa yang panjang. Ketika Indonesia bungkam dengan gerakan bawah tanah di era Soeharto, gelombang protes Myanmar justru menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja hingga para biksu Budha. Protes hadir saat Ne Win menggunakan tentara bersenjata demi kudeta militer.

Sejak awal massa Myanmar memang telah menginginkan berakhirnya junta militer ini. . The State Peace and Development Council’s (SPDC’s) Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat bulan lalu pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM.

Protes massa Myanmar memang tak segaduh Amerika yang liberal. Dimana-mana rezim militer masih memegang kendali sosial. Asia Times mencatat, gerakan protes umumnya mulai dalam jumlah kecil dan tersebar. Beberapa bulan terkahir ini misalnya, protes kecil dan damai terus berkelanjutan di ibukota Yangon.

Namun kemarahan publik ini bisa berubah menjadi efek bola salju dan menjadi gerakan massa besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Pakkoku. Setelah bola salju ini pecah, maka perlahan akan kembali menggumpal. Beberapa hari setelah kejadian Pakkoku, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, Myanmar. Layaknya biksu, New York Times mencatat gerakan ini malah berdoa untuk kedamaian dan keselamatan setelah peristiwa Pakkoku.

Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak saja. Pemerintah Myanmar juga menyikapinya dengan Union Solidarity and Development Association (USDA). USDA tercatat kerap bergabung dalam gelombang protes ini. Organisasi propemerintah ini tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya pembunuhan Suu Kyi pada tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut memakan korban simpatisan National League for Democracy (NLD) sebagai gantinya.

“Anggota kelompok ini (USDA) dilatih khusus untuk mengontrol massa dan mengubah protes menjadi aksi kekerasan,” kata seorang Diplomat barat di Yangon pada Asia Times. Dunia Barat mencurigai gerakan ini berada dalam sayap yang sama dengan intelejen Myanmar. Apalagi, setiap aksi protes yang terjadi sangat sulit untuk diliput oleh para jurnalis, termasuk jurnalis internasional. Rekrut anggota juga dicurigai berasal dari para kriminal. Seiring bertambahnya anggota USDA, sekurangnya 600 kriminal juga dilepaskan dari Penjara Yangon. Hingga kini anggota USDA diperkirakan mencapai 2000 orang.

USDA berfungsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu Buddha yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. Organisasi 88 Generation Student ini didirikan oleh penyair internasional asal Myanmar Ming Ko Naing dan Ko Ko Gyi. Keduanya mendirikan organisasi ini setelah dibebaskan dari 14 tahun penjara, dan cukup populer di mata masyarakat Myanmar. Meski berlabel pelajar, Generation 88 kerap bekerjasama dengan para pekerja, sipil hingga para biksu Buddha.

“Kami percaya tak satupun warga Myanmar yang rela menerima aksi kekerasan politik junta militer,” kata salah satu pemimpin Generation 88 Htay Kywe pada Asia Time. Dan dalam setiap protes massa Myanmar hampir bisa dipastikan USDA dan Generasi 88(Generation 88) berperan didalamnya.

Gelombang protes 2007

Protes dimotori oleh para biksu budha di Myanmar. Pada awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya, penolakan ini menjadi simbol bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi. Demo melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia. Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban, termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang ini memicu protes Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan dicabutnya beberapa bantuan Jepang kepada Myanmar.

Akar permasalahan gelombang protes

Etnis Birma, berasal dari Tibet, merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Namun, etnis Birma adalah kelompok yang datang belakangan di Myanmar, yang sudah lebih dahulu didiami etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai). Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebelum etnis Birma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, juga dekat perbatasan dengan Thailand.

Sebagaimana terjadi di banyak negara, di antara tiga etnis utama di Myanmar ini terjadi perang. Satu sama lain silih berganti menjadi penguasa di daerah yang dinamakan Birma, kini Myanmar. Inilah yang terjadi, perebutan kekuasaan, sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1885.

Ada juga etnis lain di Myanmar, yang kemudian turut meramaikan ketegangan politik sebelum penjajahan dan pasca-penjajahan Inggris. Misalnya, ada etnis Rakhine, lebih dekat ke Bangladesh.

Saat penjajahan, berbagai kelompok etnis ini berjuang untuk mengakhiri penjajahan. Setelah penjajahan berakhir dan merdeka pada tanggal 4 Januari 1948, makin terjadi kontak lebih ramah antara etnis Birma dan semua etnis non-Birma.

Birmaisasi

Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, bersama U Nu adalah tokoh utama di balik kemerdekaan dan menjadi pemimpin negara. Akan tetapi, pada tahun 1962, militer yang didominasi etnis Birma mengambil alih kekuasaan negara. Ne Win adalah otak di balik kudeta itu.

Cikal bakal junta militer sekarang (disebut sebagai Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan / SPDC) berasal dari kekuasaan Ne Win itu. SPDC sendiri didominasi oleh etnis Birma. Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi tidak berimbang antara etnis Birma yang mendominasi dan etnis non-Birma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Birma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai golden triangle (segitiga emas).

Birma memilih cara apa pun untuk mencegah hal itu terjadi. Sejak 1960-an, terjadilah diaspora warga Myanmar. Berbagai warga Myanmar dari kelompok etnis kini tinggal di Thailand, Bangladesh, Cina, Laos, dan India. Semua negara ini berbatasan langsung dengan Myanmar.

Kemenangan kubu demonstrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi pada Pemilu tahun 1990, tak dikehendaki oleh kelompok etnis Birma. Kubu Suu Kyi dan dan etnis non-Birma lainnya merupakan ancaman bagi supremasi etnis Birma. Kemenangan Suu Kyi pun dihadang. Kekuasaan direbut. Beginilah yang terjadi seterusnya dan seterusnya.

Pembagian administratif

14 negara bagian dan divisi Myanmar.

Myanmar dibagi menjadi tujuh negara bagian (pyine) dan tujuh region, yang sebelum Oktober 2010 disebut “divisi” (yin).[1] Region-region sebagian besar dihuni oleh etnis Bamar, sementara negara bagian (Pyinè.svg) sebagian besar dihuni etnis-etnis minoritas tertentu. Setiap negara bagian dan region kemudian dibagi lagi menjadi distrik-distrik.

Region[sunting | sunting sumber]

Negara bagian

Kelompok etnis di Myanmar

  • Bamar/Birma. Dua pertiga dari total warga Myanmar. Beragama Buddha, menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan.
  • Karen. Suku yang beragama Buddha, Kristen atau paduannya. Memperjuangkan otonomi selama 60 tahun. Menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand.
  • Kayah. Etnis yang beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai.
  • Arakan. Juga disebut Rakhine, umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Myanmar barat.
  • Mon. Etnis yang beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.
  • Kachin. Kebanyakan beragama Kristen. Mereka juga tersebar di Cina dan India.
  • Chin. Kebanyakan beragama Kristen, menghuni dekat perbatasan India.
  • Rohingya. Etnis yang beragama Islam yang tinggal di utara Rakhine, banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh atau Thailand.

KEADAAN EKONOMI MYANMAR

Situasi Ekonomi Myanmar

Myanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dan prospek ekonomi Myanmar suram. Reaksi yang populer kuat untuk kenaikan harga BBM diumumkan oleh junta pada Agustus 2007 yang menyebabkan protes massal berikutnya mencerminkan kesulitan yang dialami oleh penduduk Myanmar.

Meskipun kaya sumber daya alam, ekonomi Myanmar sebagian besar telah mengalami stagnasi sejak tahun 1997 karena manajemen makroekonomi yang buruk, utang sektor publik yang besar, penurunan tajam dalam investasi asing, kebijakan isolasionis dan sanksi perdagangan. Pendapatan rendah, tinggi pengeluaran pertahanan (dianggap sebanyak 40%) dan kerugian berat oleh perusahaan negara telah menyebabkan defisit anggaran besar. Ukuran ekonomi hitam di Myanmar membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, dan penghindaran pajak meluas. Kurs manajemen yang miskin, dengan nilai tukar resmi kyat terlalu overvalue.

Meskipun liberalisasi awal 1990-an, sekarang ada hambatan yang signifikan untuk perusahaan swasta. Selain kebijakan ekonomi tidak jelas, inflasi, nilai tukar distorsi, korupsi, kontrol pada perdagangan, dan pengambilan keputusan dengan sewenang-wenang mereka yang berkuasa, krisis dalam investasi sektor perbankan swasta telah menghambat pertumbuhan sektor swasta dan putus asa dalam dan luar negeri. Singkatnya, Myanmar dianggap sebagai tujuan risiko tinggi untuk investasi luar negeri.

Gas alam adalah salah satu sumber terbesar Myanmar pendapatan ekspor hukum, terhitung sekitar 30 persen dari total ekspor, dengan pertumbuhan lebih lanjut diharapkan dan permintaan energi yang meningkat dari negara-negara tetangga, terutama India, Cina dan Thailand. Perkiraan Intelijen Ekonomi Satuan bahwa perekonomian akan tumbuh sekitar 2-3 persen pada 2008, inflasi akan terus meningkat, dan meskipun pertumbuhan lanjutan di sektor minyak dan gas, sisa ekonomi akan tetap lemah.

Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar

http://meldiniayusugiharto.blogspot.com/2012/01/keadaan-ekonomi-myanmar.html

Etika Profesi Akuntansi

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.

Menurut Billy, Perkembangan Profesi Akuntan terbagi menjadi empat fase yaitu,

1. Pra Revolusi Industri
2. Masa Revolusi Industri tahun 1900
3. Tahun 1900 – 1930
4. Tahun 1930 – sekarang

Akuntan Publik
Akuntan Publik adalah seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I.
Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sertifikat Akuntan Publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.
Profesi ini dilaksanakan dengan standar yang telah baku yang merujuk kepada praktek akuntansi di Amerika Serikat sebagai ncgara maju tempat profesi ini berkembang. Rujukan utama adalah US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principle’s) dalam melaksanakan praktek akuntansi. Sedangkan untuk praktek auditing digunakan US GAAS (United States Generally Accepted Auditing Standard), Berdasarkan prinsip-prinsip ini para Akuntan Publik melaksanakan tugas mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pelanggan.
Kerangka standar dari USGAAP telah ditetapkan oleh SEC (Securities and Exchange Commission) sebuah badan pemerintah quasijudisial independen di Amerika Serikat yang didirikan tahun 1934. Selain SEC, tcrdapat pula AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang bcrdiri sejak tahun 1945. Sejak tahun 1973, pengembangan standar diambil alih oleh FASB (Financial Accominting Standard Board) yang anggota-angotanya terdiri dari wakil-wakil profesi akuntansi dan pengusaha.
sumber: Wikipedia Indonesia

Akuntan Pemerintah
Akuntan Pemerintah, adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan
pemerintah seperti di departemen, BPKP dan BPK, Direktorat Jenderal Pajak
dan lain-lain.

Akuntan Pendidik
Akuntan Pendidik, adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi
yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan
penelitian di bidang akuntansi.

Akuntan Manajemen/Perusahaan
Akuntan Manajemen, adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan
atau organisasi. Tugas yang dikerjakan adalah penyusunan sistem akuntansi,
penyusunan laporan akuntansi kepada pihak intern maupun ekstern
perusahaan, penyusunan anggaran, menangani masalah perpajakan dan
melakukan pemeriksaan intern.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut : (Mulyadi, 2001: 53)

1. Tanggung Jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.
Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.
Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.
Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.
Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan

Referensi :

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/pengertian-etika-profesi

http://images.mobiludara.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SjB2mAoKCsAAAFYMkZY1/BAB%201%20AKUNTANSI.pdf?nmid=254082055

http://74.125.153.132/search?q=cache:8g_OAH-HZ-YJ:amutiara.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/fi

Etika Pemerintahan

Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain – lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain – lain. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain – lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom.
Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari – hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain – lain.
Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan ( masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara ). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah ), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir ( lahiriah ) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain – lain ), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah – tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat ). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom.
Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etika-nya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.
Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Good governance mengandung dua arti yaitu :
  1. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.
Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut maka diperlukan etika pemerintahan. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :
  1. Logika, mengenai tentang benar dan salah.
  2. Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.
  3. Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.
Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Virtus” yang berarti keutamaan dan baik sekali, serta bahasa Yunani yaitu kata “Arete” yang berarti utama. Dengan demikian etika merupakan ajaran-ajaran tentang cara berprilaku yang baik dan yang benar. Prilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kunobertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas. Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (the four cardinal virtues) yaitu :
  1. Kebijaksanaan, pertimbangan yang baik (prudence).
  2. Keadilan (justice).
  3. Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan(fortitude).
  4. Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau “catur murti” (temperance).
Pada jaman Romawi kuno ada penambahan satu unsur lagi yaitu “Honestum”yang artinya adalah kewajiban bermasyarakatan, kewajiban rakyat kepada negaranya. Dalam perkembangannya pada masa abad pertengahan, keutamaan tersebut bertambah lagi yang berpengaruh dari Kitab Injil yaitu Kepercayaan (faith), harapan (hope) dan cinta kasih (affection). Pada masa abad pencerahan (renaissance) bertambah lagi nilai-nilai keutamaan tersebut yaituKemerdekaan (freedom), perkembangan pribadi (personal development),dan kebahagiaan (happiness).
Pada abad ke 16 dan 17 untuk mencapai perkembangan pribadi (personal development) dan kebahagiaan (happiness) tersebut dianjurkan mengembangkan kekuataan jiwa (animositas), kemurahan hati (generositas),dan keutamaan jiwa (sublimitas).
Dengan demikian etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.
kalau melihat sistematika filsafat yang terdiri dari filsafat teoritis,“mempertanyakan yang ada”, sedangkan filsafat praktis“mempertanyakan bagaimana sikap dan prilaku manusia terhadap yang ada”. Dan filsafat etika. Oleh karena itu filsafat pemerintahan termasuk dalam kategori cabang filsafat praktis. Filsafat pemerintahan berupaya untuk melakukan suatu pemikiran mengenai kebenaran yang dilakukan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu kepada kaedah-kaedah atau nilai-nilai baik formal maupun etis. Dalam ilmu kaedah hukum (normwissenchaft atau sollenwissenschaft) menurutHans Kelsen yaitu menelaah hukum sebagai kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum meliputi Kenyataan idiil (rechts ordeel) dan Kenyataan Riil(rechts werkelijkheid). Kaedah merupakan patokan atau pedoman atau batasan prilaku yang “seharusnya”. Proses terjadinya kaedah meliputi : Tiruan (imitasi)dan Pendidikan (edukasi). Adapun macam-macam kaedah mencakup,
Pertama :Kaedah pribadi, mengatur kehidupan pribadi seseorang, antara lain :
  1. Kaedah Kepercayaan, tujuannya adalah untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau hidup beriman. meliputi : kaedah fundamentil (abstrak), contoh : manusia harus yakin dan mengabdi kepada Tuhan YME. Dankaedah aktuil (kongkrit), contoh : sebagai umat islam, seorang muslim/muslimah harus sholat lima waktu.
  2. Kaedah Kesusilaan, tujuannya adalah untuk kebaikan hidup pribadi, kebaikan hati nurani atau akhlak. Contoh : kaedah fundamentil, setiap orang harus mempunyai hati nurani yang bersih. Sedangkan kaedah aktuilnya, tidak boleh curiga, iri atau dengki.
KeduaKaedah antar pribadi mencakup :
  1. Kaedah Kesopanan, tujuannya untuk kesedapan hidup antar pribadi, contoh : kaedah fundamentilnya, setiap orang harus memelihara kesedapan hidup bersama, sedangkan kaedah aktuilnya, yang muda harus hormat kepada yang tua.
  2. Kaedah Hukum, tujuannya untuk kedamaian hidup bersama, contoh :kaedah fundametilnya, menjaga ketertiban dan ketentuan, sedangkankaedah aktuilnya, melarang perbuatan melawan hukum serta anarkis.Mengapa kaedah hukum diperlukanPertama : karena dari ketiga kaedah yang lain daripada kaedah hukum tidak cukup meliputi keseluruhan kehidupan manusia. kedua : kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas atau tidak seyogyanya, apabila hanya diatur oleh ketiga kaedah tersebut.
Filsafat pemerintahan ini diimplementasikan dalam etika pemerintahan yang membahas nilai dan moralitas pejabat pemerintahan dalam menjalankan aktivitas roda pemerintahan. Oleh karena itu dalam etika pemerintahan dapat mengkaji tentang baik-buruk, adil-zalim, ataupun adab-biadab prilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan. Setiap sikap dan prilaku pejabat publik dapat timbulkan dari kesadaran moralitas yang bersumber dari dalam suara hati nurani meskipun dapat diirasionalisasikan.
Contoh dalam kehidupan masyarakat madani (civil society) ataupun masyarakat demokratis, nilai dan moralitas yang dikembangkan bersumber kepada kesadaran moral tentang kesetaraan (equlity)kebebasan (freedom)menjunjung tinggi hukum, dan kepedulian atau solidaritas.
Dari segi etika, pemerintahan adalah perbuatan atau aktivitas yang erat kaitannya dengan manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu perbuatan atau aktivitas pemerintahan tidak terlepas dari kewajiban etika dan moralitas serta budaya baik antara pemerintahan dengan rakyat, antara lembaga/pejabat publik pemerintahan dengan pihak ketiga. Perbuatan semacam ini biasanya disebut Prinsip Kepatutan dalam pemerintahan dengan pendekatan moralitas sebagi dasar berpikir dan bertindak. Prinsip kepatutan ini menjadi fondasi etis bagi pejabat publik dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial)Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahanadalah :
  1. Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
  2. Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya(honesty).
  3. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
  4. Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan(fortitude).
  5. Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).
  6. Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.
Karena pemerintahan itu sendiri menyangkut cara pencapaian negara dari prespekti dimensi politis, maka dalam perkembangannya etika pemerintahan tersebut berkaitan dengan etika politik. Etika politik subyeknya adalah negara, sedangkan etika pemerintahan subyeknya adalah elit pejabat publik dan staf pegawainya.
Etika politik berhubungan dengan dimensi politik dalam kehidupan manusia yaitu berhubungan dengan pelaksanaan sistem politik seperti contoh : tatanan politik, legitimasi dan kehidupan politik. Bentuk keutamaannya seperti prinsip demokrasi(kebebasan berpendapat), harkat martabat manusia (HAM), kesejahteraan rakyat.
Etika politik juga mengharuskan sistem politik menjunjung nilai-nilai keutamaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun normatif. Misalnya legitimasi politik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian juga tatanan kehidupan politik dalam suatu negara.
Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Oleh karena itu dalam etiak pemerintahan membahas prilaku penyelenggaraan pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik dan buruk.
Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia wujudnya adalah pembukaan UUD 1945 sekaligus pancasila sebagai dasar negara (fundamental falsafah bangsa) dan doktrin politik bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara de yure maupun de facto oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya.
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip – prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan ), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan. Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ). Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
1. Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI.
2. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 ).
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 60 tentang Disiplin Pegawai Negeri .
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT
( GOOD GOVERNANCE )
1. Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional )
2. Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya (legitimate )
3. Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat (public, private and society sector )
4. Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip – prinsip pemerintahan yaitu :
a. Prinsip Penegakkan Hukum,
b. Akuntabilitas,
c. Demokratis,
d. Responsif,
e. Efektif dan Efisensi,
f. Kepentingan Umum,
g. Keterbukaan,
h. Kepemimpinan Visoner dan
i. Rencana Strategis.
5. Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )
Referensi :

Etika Bisnis

Definisi Pengertian Etika Bisnis Menurut Para Ahli

Menurut Velasques (2002)
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.
Menurut Steade et al (1984:701)
Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis.

Menurut Hill dan jones (1998)

Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

Menurut Sim (2003)

Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari “etos”, kata Yunaniyang berarti karakter atau kustom. Definisi erat dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Bertens
Bertens (2000:36) mengatakan bahwa etika bisnis dalam bahasa Inggris disebut business ethics. Dalam bahasa Belanda dipakai nama bedrijfsethick (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman Unternehmensethik (etika usaha). Cukup dekat dengan itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai corporate ethics (etika korporasi). Narasi lain adalah “etika ekonomis” atau”etika ekonomi” (jarang dalam bahasa Inggris economic ethics; lebih banyak dalam bahasa Jerman Wirtschaftsethik). Ditemukan juga nama management ethics atau managerial ethics (etika manajemen) atau organization ethics (etika organisasi).
Menurut Yosephus
Yosephus (2010:79) mengatakan bahwa Etika Bisnis secara hakiki merupakan Applied Ethics (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi.
Pengertian Etika Bisnis
Pengertian Etika Bisnis secara sederhana adalah : cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan  individu,  perusahaan, industri dan juga masyarakat. Semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat itu sendiri.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh.
Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
Macam-macam Etika
Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).
Adapun Jenis-jenis  Etika adalah sebagai berikut:
1.      Etika Filosofis
Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat.
2.      Ada  dua sifat etika, yaitu:
a.       Non-empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
b.      Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif, dimana  etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dsb, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya.
3.      Etika Teologis
Terdapat dua hal-hal yang berkait dengan etika teologis. Pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena itu banyak unsur-unsur di dalamnya yang terdapat dalam etika secara umum, dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum.
Secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi-presuposisi teologis. Definisi tersebut menjadi kriteria pembeda antara etika filosofis dan etika teologis.
Setiap agama dapat memiliki etika teologisnya yang unik berdasarkan apa yang diyakini dan menjadi sistem nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, antara agama yang satu dengan yang lain dapat memiliki perbedaan di dalam merumuskan etika teologisnya.
Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu
1. Sistematik
Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.
2. Korporasi
Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3. Individu
Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:
1. Pengendalian diri
2. Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
4. Menciptakan persaingan yang sehat
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang berupa peraturan perundang-undangan
Teori Etika Bisnis
Ada beberapa teori tentang etika bisnis seperti yang diungkapkan oleh Yosephus (2010) sebagai berikut :
a.      Teori Kebahagiaan
Teori kebahagiaan mencakup hedonisme dan utilitarisme. Baik hedonisme maupun utilitarisme sama-sama merupakan teori etika normatif yang mempersoalkan tujuan hidup manusia. Secara umum, baik penganut hedonisme maupun utilitarisme sependapat bahwa kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan hidup semua manusia, maka prinsip pokok yang mendasari setiap perilaku manusia adalah bagaimana mencapai kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan hidup.
b.      Utilitarisme
Utilitarisme berasal dari kata utilis dalam bahasa Latin yang berarti berguna atau berfaedah. Menurut utilitarisme, suatu perbuatan atau tindakan adalah baik jika tindakan tersebut bermanfaat atau berguna. Persoalnnya berguna atau bermanfaat untuk siapa dan dalam kondisi seperti apa? Pada pertannyaan seperti itu, kaum utilitarisme menjawab bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah baik jika berguna atau bermanfaat bagi si pelaku maupun bagi semua orang yang terkena dampak dari perbuatan atau tindakan itu.
Sebagai teori etika, utilitarisme sering disebut the greatest happiness theory atau teori kebahagian terbesar. Dibedakan antara utilitarisme tindakan dan utilitarisme peraturan, tergantung apakah kriteria utilitaristik itu ditetapkan pada tindakan atau pada peraturan.
c.       Hedonisme
Hedonism berasal dari kata hedone dalam bahasa Yunani yang berarti ”nikmat atau kegembiraan”. Sebagai paham teori moral, hedonisme bertolak dari asumsi dasar bahwa manusia hendaknya berperilaku sedemikian rupa agar hidupnya bahagia. Dengan singkat namun tegas, kaum hedonisme merumuskan : “carilah nikmat dan hindarilah rasa sakit!”. Berdasarkan rumusan ini, bagaimana hedonism (terutama Aristippos dan Epikuros) memaknai hidup. Bagi mereka hidup adalah upaya menjauhi rasa sakit dan mendekatkan diri pada rasa nikmat.
Motivasi yang paling kuat di balik tujuan-tujuan yang luhur, seperti: penegakan kebenaran dan keadilan serta tujuan-tujuan suci, misalnya penyebaran iman, bahwa dalam melakukan kegiatan apapun juga secara kodrati manusia selalu tergerak mencari dan mendapatkan kenikmatan hidup. Sebuah penipuan diri dan kemunafikan jika ada orang yang mengatakan segala kegiatannya ditunjukkan demi cita-cita luhur atau demi membantu atau menolong orang-orang lain. Jadi, menurut paham hedonism psikologis, manusia itu pada dasarnya sangat egois karena segala tindakannya hanya ditunjukkan untuk mendapatkan kenikmatan dirinya sendiri.
d.      Teori Kewajiban (deontologisme)
Teori deontology justru mengukur baik atau buruknya suatu tindakan dari segi wajib dan tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Kata “deon” (Yunani) dari istilah deontology berarti kewajiban atau apa yang wajib dilakukan. Sistem atau teori moral ini pertama kali diajukan oleh filsuf-etikawan Jerman, Immanuel Kant (1724-1904).
Menurut Immanuel Kant inti ajaran deontology yang disebut baik dalam arti yang sesungguhnya, hanyalah “good will” atau kehendak baik. Jadi, good will, hanya bisa dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tertentu. Pada tataran ini, politik, bisnis, kepandaian, atau kekuasaan adalah good will atau kehendak baik.
Menurut Kant, kehendak itu menjadi baik, kalau yang menjadi dasar dari suatu tindakan adalah kewajiban. Dengan demikian Kant menggaris-bawahi, bahwa suatu perbuatan secara moral adalah baik jika orang yang melakukannya menghormati atau menghargai hukum moral. Hukum moral yang dimaksudkan Kant adalah kewajiban seorang berkehendak baik jika ia hanya menghendaki untuk melakukan yang wajib baginya.
e.       Teori Keutamaan (virtue ethics)
Apapun pekerjaan dan profesinya selalu ingin menjadi orang menjadi kuat secara moral yang berarti memiliki kepribadian yang mantap sehingga selalu sanggup bertindak sesuai dengan apa yang diyakini sebagai baik dan benar. Kepribadian yang kuat dan mantap secara moral disebut “keutamaan moral”.
Model Etika Dalam Bisnis
Carroll dan Buchollz (2005) dalam Rudito (2007:49) membagi tiga tingkatan manajemen dilihat dari cara para pelaku bisnis dalam menerapkan etika dalam bisnisnya.
1.      Immoral Manajemen
Immoral manajemen merupakan tingkatan terendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Para pelaku bisnis yang tergolong pada tipe ini, biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan kelengahan-kelengahan dalam komunitas untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, baik secara individu atau kelompok mereka. Kelompok manajemen ini selalu menghindari diri dari yang disebut etika. Bahkan hukum dianggap sebagai batu sandungan dalam menjalankan bisnisnya.
2.      Amoral Manajemen
Tingkatan kedua dalam aplikasi etika dan moralitas dalam manajemen adalah amoral manajemen. Berbeda dengan immoral manajemen, manajer dengan tipe manajemen seperti ini sebenarnya bukan tidak tahu sama sekali etika atau moralitas. Ada dua jenis lain manajemen tipe amoral ini, yaitu Pertama, manajer yang tidak sengaja berbuat amoral (unintentional amoral manager). Tipe ini adalah para manajer yang dianggap kurang peka, bahwa dalam segala keputusan bisnis yang diperbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Oleh karena itu, mereka akan menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan apakah aktivitas bisnisnya sudah memiliki dimensi etika atau belum. Manajer tipe ini mungkin saja punya niat baik, namun mereka tidak bisa melihat bahwa keputusan dan aktivitas bisnis mereka apakah merugikan pihak lain atau tidak. Tipikal manajer seperti ini biasanya lebih berorientasi hanya pada hukum yang berlaku, dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam beraktivitas. Kedua, tipe manajer yang sengaja berbuat amoral. Manajemen dengan pola ini sebenarnya memahami ada aturan dan etika yang harus dijalankan, namun terkadang secara sengaja melanggar etika tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis mereka, misalnya ingin melakukan efisiensi dan lain-lain. Namun manajer tipe ini terkadang berpandangan bahwa etika hanya berlaku bagi kehidupan pribadi kita, tidak untuk bisnis. Mereka percaya bahwa aktivitas bisnis berada di luar dari pertimbangan-pertimbangan etika dan moralitas.
Widyahartono (1996:74) mengatakan prinsip bisnis amoral itu menyatakan “bisnis adalah bisnis dan etika adalah etika, keduanya jangan dicampur-adukkan”. Dasar pemikirannya sebagai berikut :
3.      Moral Manajemen
Tingkatan tertinggi dari penerapan nilai-nilai etika atau moralitas dalam bisnis adalah moral manajemen. Dalam moral manajemen, nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk prilaku dan aktivitas bisnisnya. Manajer yang termasuk dalam tipe ini hanya menerima dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku namun juga terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinannya. Seorang manajer yang termasuk dalam tipe ini menginginkan keuntungan dalam bisnisnya, tapi hanya jika bisnis yang dijalankannya secara legal dan juga tidak melanggar etika yang ada dalam komunitas, seperti keadilan, kejujuran, dan semangat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Hukum bagi mereka dilihat sebagai minimum etika yang harus mereka patuhi, sehingga aktifitas dan tujuan bisnisnya akan diarahkan untuk melebihi dari apa yang disebut sebagai tuntutan hukum. Manajer yang bermoral selalu melihat dan menggunakan prinsip-prinsip etika seperti, keadilan, kebenaran, dan aturan-aturan emas (golden rule) sebagai pedoman dalam segala keputusan bisnis yang diambilnya.
Perkembangan Etika Bisnis
Berikut perkembangan etika bisnis menurut Bertens (2000):
1.      Situasi Dahulu
Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.
2.      Masa Peralihan: tahun 1960-an
ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan). Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Topik yang paling sering dibahas adalah corporate social responsibility.
3.      Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an
sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di AS.
4.      Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an
di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis yang disebutEuropean Business Ethics Network (EBEN).
5.      Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an
tidak terbatas lagi pada dunia Barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.\
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan  individu,  perusahaan, industri dan juga masyarakat.
Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.
Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan  bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :
  • Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
  • Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
  • Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh.
Contoh kasus etika bisnis:
1. Sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan. Sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama pihak pengembang.
2. Sebuah Yayasan Maju Selalu menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp.500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar,sehingga setelah diterima,mereka harus membayarnya. Kemudian pihak sekolah memberikan informasi ini kepada wali murid bahwa pungutan tersebut digunakan untuk biaya pembuatan seragam sekolah yang akan dipakai oleh semua murid pada setiap hari rabu-kamis. Dalam kasus ini Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan mengikuti transparasi.
3. Pada tahun 1990 an, kasus yang masih mudah diingat yaitu Enron. Bahwa Enron adalah perusahaan yang sangat bagus dan pada saat itu perusahaan dapat menikmati booming industri energi dan saat itulah Enron sukses memasok enegrgi ke pangsa pasar yang bergitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi informasi. Dan data yang ada dari skilus bisnisnya, Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring dengan booming indutri energi, akhirnya memosisikan dirinya sebagai energy merchants dan bahkan Enron disebut sebagai ”spark spead” Cerita pada awalnya adalah anggota pasar yang baik, mengikuti peraturan yang ada dipasar dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya Enron meninggalkan prestasi dan reputasinya baik tersebut, karena melakukan penipuan dan penyesatan.. Sebagai perusahaan Amerika terbesar ke delapan, Enron kemudian kolaps pada tahun 2001.
Berdasarkan referensi-referensi dan contoh diatas. saya sependapat etika bisnis adalah studi yangdikhususkan mengenai moral yang benar dan salah yang harus dipelajari oleh semua perilaku bisnis. karena menurut saya dalam berbisnis sangat penting untuk beretika dan melakukan persaingan yang sehat antar pelaku bisnis. kita dapat melihat di contoh diatas pelaku bisnis yang menggunakan etika dalam berbisnis akan mengikuti transparansi, kejujuran, dan nilai-nilai moral yang baik. sedangkan pada contoh ketiga ialah contoh kasus yang melakukan penipuan dan penyesatan. sangat tidak bagus dan merusak nama dan citra perusahaan.
oleh karena itu, sekali lagi menurut saya Etika Bisnis sangat diperlukan bagi semua pelaku bisnis.
Dan pendapat saya tentan etika adalah : sikap seseorang dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari menurut ukuran dan berperilaku yang baik.
Referensi :

PENGARUH STRUCTURAL ASSURANCE DAN PERCEIVED REPUTATION TERHADAP TRUST PENGGUNA INTERNET DI SISTEM E-COMMERCE

ELECTRONIC COMMERCE
Electronic commerce didefinisikan beragam oleh para peneliti. Pada penelitian ini, penulis mengambil definisi electronic commerce yang dikemukakan oleh Urbaczewski et al. (2002) yakni penggunaan jaringan komputer untuk melakukan penjualan dan pembelian barang, jasa atau informasi secara elektronis dengan para suplier, konsumen atau kompetitor atau antar konsumen. Definisi ini membutuhkan dua persyaratan agar suatu perniagaan dapat disebut sebagai electronic commerce. Syarat pertama: perniagaan dilakukan secara online dan kedua, adanya pertukaran nilai (exchange value).
Perniagaan secara online mengindikasikan adanya penggunaan jaringan komputer yang menjadi dasar teknologi informasinya untuk mendukung akumulasi data, manipulasi atau komunikasi. Jaringan komputer yang digunakan dalam bertransaksi berupa jaringan terbuka seperti internet ataupun jaringan privat yang tertutup seperti intranet yang hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu yang diizinkan pengelola jaringan. Fokus penelitian ini adalah perniagaan secara elektronik pada jaringan internet.
Pertukaran nilai (exchange value) yang dilakukan melalui electronic commerce melibatkan hal yang berkaitan dengan barang, jasa, informasi, uang, waktu dan kenyamanan. Perusahaan manufaktur, distributor ataupun pedagang eceran dapat menjual produknya melalui internet. Bila produk berupa barang digital (misal: software atau musik) dapat juga dijual melalui internet. Demikian pula suatu bank dapat memberikan pelayanan kepada konsumennya untuk membayar tagihan atau memperbaiki data pribadinya dengan menggunakan jaringan internet.
Ada tiga elemen berbeda yang ditemui di e-commerce. Pertama, vendor yakni organisasi atau orang yang menjual barang atau jasa secara elektronik. Mereka disebut electronic vendor atau e-vendor. Kedua, konsumen yang menggunakan jasa elektronik untuk mencari informasi, memesan jasa atau membeli produk. Ketiga, teknologi berupa perangkat keras (komputer, internet, telepon seluler), perangkat lunak yang dapat digunakan untuk bertransaksi (Cowles et al. 2002).
E-commerce berdasar pasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori: business to business (B2B) e-commerce dan business to consumer (B2C) e-commerce. E-vendor yang bergerak di business to business (B2B) e-commerce akan melakukan pertukaran bisnis antar organisasi bisnis di pasar online tersebut. Sedang pasar yang dituju e-vendor yang bergerak di business to consumer (B2C) e-commerce adalah konsumen akhir yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli. Riset ini akan memfokuskan trust yang ada di business to consumer (B2C) e-commerce.
SISTEM APLIKASI E-COMMERCE
Murthy (2004) mengklasifikasikan sistem electronic commerce sebagai sistem informasi akuntansi yang real time dan berbasis internet online. Sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson et al. (2001) adalah kesatuan struktur pada suatu entitas bisnis yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lainnya untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna.
Aplikasi web e-commerce beroperasi melibatkan dua sisi yakni sisi mesin server dan sisi client atau sering disebut server/client. Server bertugas menyediakan bermacam-macam jenis layanan misalnya adalah pengaksesan berkas, peripheral, database dan dihubungkan dengan berbagai client. Sedangkan client adalah sebuah terminal yang menggunakan layanan tersebut. Sebuah terminal client melakukan pemrosesan data di terminalnya sendiri dan hal itu menyebabkan spesifikasi dari server tidaklah harus memiliki performansi yang tinggi, dan kapasitas penyimpanan data yang besar karena semua pemrosesan data yang merupakan permintaan dari client dilakukan di terminal client (Raharja dkk, 2001). Jaringan komputer yang terdistribusi seperti LAN, WAN dan juga internet yang digunakan untuk e-commerce membutuhkan kontrol dan keamanan yang lebih kompleks, sehingga akuntan terutama fungsi internal audit perlu untuk mengevaluasi lingkungan pengendalian yang relevan dengan jaringan atau web servernya (Wilkinson et al., 2000).
TRUST DI ELECTRONIC COMMERCE
Mengadopsi istilah yang digunakan Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) penulis mendefinisikan kepercayaan (trust) di sistem e-commerce sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual dan melakukan tindakan pembelian walaupun penjual dapat dengan mudah merugikan konsumen.
Trust adalah suatu harapan bahwa pihak yang telah dipercaya tidak akan berlaku curang dengan mengambil keuntungan pribadi dalam situasi tertentu (Gefen et al. 2003). Trust merupakan keyakinan bahwa masing-masing pihak saling bergantung dan saling membutuhkan (Kumar et al. 1995). Trust berkaitan dengan keyakinan bahwa pihak yang dipercaya akan memenuhi komitmennya (Luhman, 1979 dan Rotter, 1971 dalam Gefen et al. 2003).
Jarak jauh yang memisahkan konsumen dan situs belanja dan infrastruktur internet menghasilkan ketidakpastian dalam bertransaksi dengan e-vendor sehingga pelanggan memiliki risiko kehilangan uang dan privasinya (Pavlou, 2003). Ketidak-pastian sosial dan risiko dengan electronic vendor (e-vendor) menjadi tinggi karena perilaku e-vendor tidak dapat dimonitor (Reichheld dan Schefter 2000 dalam Gefen et al. 2003). Kurangnya rasa percaya menjadi alasan utama konsumen untuk tidak berhubungan dengan situs e-commerce (Keen dalam Pavlou, 2003).
Ketidakpastian yang melekat di electronic commerce membuat para peneliti berargumen bahwa membangun kepercayaan (trust) dan memperkecil risiko menjadi faktor paling penting dalam bertransaksi di electronic commerce (Pavlov, 2003, Gefen et al. 2003, Jarvenpa dan Tractinsky, 1999, McKnight, 2002). Penelitian-penelitian sebelumnya dengan seting luar negeri telah membuktikan bahwa trust terhadap situs e-commerce akan menimbulkan niatan untuk membeli.

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI

Kecerdasan Emosional

Kamus Bahasa Indonesia kontemporer mendefinisikan emosi sebagai keadaan yang keras yang timbul dari hati, perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu cepat. Emosi merujuk pada suatu perasan dan pikiran-pikiran yang khasnya, suatu keadaan yang biologis dan psikologis serta serangkaian kecendrungan untuk bertindak. Emosional adalah hal-hal yang berhubungan dengan emosi.
Menurut Goleman (2000), kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi dengan baik di dalam diri kita dan hubungan kita. Kemampuan ini saling berbeda dan melengkapi dengan kemampuan akademik murni, yaitu kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ. Sedangkan menurut Cooper dan Sawaf (1998), kecerdasan emosional adalah kemampuan mengindra, memahami dan dengan efektif menerapkan kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi dan pengaruh. Salovely dan Mayer (1990) dalam Cherniss (2000), mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Temuan beberapa peneliti, seperti David Wechsler (1958) dalam Cherniss (2000) mendefinisikan kecerdasaan sebagai keseluruhan kemampuan seeorang untuk bertindak bertujuan, untuk berfikir rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. Aspek-aspek yang terkait dalam afeksi, personal dan faktor sosial. Temuan Wechsler ini mengidentifikasikan, selain aspek kognisi, aspek non-kognisi juga berpengaruh dalam mencapai keberhasilan hidup. Kematangan dan kedewasaan menunjukkan kecerdasan dalam hal emosi. Mayer, dalam Golemen (2000), menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman dari kanak-kanak hingga dewasa, lebih penting lagi bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari.

Komponen kecerdasan emosional

Steiner (1997) dalam Kukila (2001) menyatakan bahwa kecerdasan emosional mencakup 5 komponen, yaitu mengetahui perasaan sendiri, memiliki empati, belajar mengatur emosi-emosi sendiri, memperbaiki kerusakan sosial, dan interaktivitas emosional. Cooper dan Sawaf (1998) merumuskan kecerdasan emosional sebagai sebuah titik awal model empat batu penjuru, yang terdiri dari kesadaran emosi, kebugaran emosi, kedalaman emosi, dan alkimia emosi.
Goleman dalam William Bulo (2002) secara garis besar membagi dua kecerdasan emosional yaitu kompetensi personal yang meliputi pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi diri dan kompetensi sosial yang terdiri dari empati dan keterampilan sosial. Goleman, mengadaptasi lima hal yang tercakup dalam kecerdasan emosional dari model Salovely dan Mayer, yang kemudian diadaptasi lagi oleh Bulo (2002) yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial.
Kecakapan terbagi kedalam beberapa kelompok, masing-masing berlandaskan kompentensi kecerdasan emosional yang sama, namun seperti yang dinyatakan Goleman dalam William Bulo (2002) resep untuk memiliki kinerja menonjol hanya mempersyaratkan kita kuat dalam sejumlah kecakapan tertentu, biasanya paling sedikit enam, dan kekuatan itu tersebar merata di kelima bidang kecerdasan emosional.

PENGARUH NEGOSIASI DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP BUDGET OUTCOMES: SEBUAH EKSPERIMEN

Kesenjangan Anggaran (Budgetary Slack) dan Asimetri Informasi
Anggaran seringkali digunakan untuk memotivasi kinerja subordinat dan memfasilitasi perencanaan. Sayangnya, penetapan anggaran tidak bisa dilakukan seoptimal mungkin ketika subordinat memiliki informasi yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dibandingkan superior (asimetri informasi). Melibatkan subordinat untuk berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran memberikan peluang untuk menurunkan tingkat asimetri informasi. Namun, hal ini menimbulkan trade off antara asimetri informasi dan aspek motivasional (yaitu insentif). Lebih jelas lagi, partisipasi subordinat dalam proses penetapan anggaran memberikan peluang kepada superior untuk dapat mengakses informasi lokal (Baiman, 1982) yang memungkinkan subordinat untuk mengkomunikasikan informasi privat yang mereka miliki. Namun demikian, subordinat bisa jadi memberikan informasi yang menyesatkan terkait dengan kapabilitas mereka. Ketika proses negosiasi, subordinat bisa memberikan informasi yang bias, seperti understatement kinerja mereka. Kondisi ini dapat menimbulkan budget slack (Christensen, 1982; Young, 1985). Oleh karena itu, meskipun partisipasi subordinat bisa menguntungkan superior dalam mengakses informasi privat, namun asimetri informasi juga dapat meningkatkan budget slack dalam proses penetapan anggaran secara partisipatif. Tanpa adanya insentif yang sungguh-sungguh untuk mengkomunikasikan informasi secara jujur, manfaat dari penganggaran partisipatif akan hilang.
Permasalahan kesenjangan anggaran bisa dikaji dari sudut pandang teori keagenan (misalnya, Magee, 1980; Penno, 1984). Dalam bentuk yang paling umum, teori keagenan menunjukkan hubungan antara risk-neutral principal yang mendelegasikan tugas pekerjaan pada agen dan risk-averse agent. Dalam kondisi ini, kesenjangan anggaran dapat diatribusi oleh: 1) asimetri informasi antara superior (prinsipal) dan subordinat (agen) berkaitan dengan effort (upaya) subordinat atau potensi output, 2) ketidakpastian antara effort dan output, 3) tujuan subordinat dan superior yang saling berseberangan, 4) sikap opportunistik atau self-interested dari subordinat. Ketiadaan asimetri informasi, superior dan subordinat dapat mempertahankan tingkat effort dan kompensasi yang tepat. Ketiadaan ketidakpastian antara effort dan output mendorong superior dapat lebih memastikan tingkat effort subordinat berdasarkan output yang dihasilkan. Dan ketiadaan conflicting goals atau self-interest, subordinat dapat bertindak berdasarkan kepentingan superior (Eisenhardt, 1989).
Terkait dengan hubungan antara asimetri informasi dan kesenjangan anggaran, Young (1985) telah menguji dampak risk aversion dan asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran dalam kodisi terdapat ketidakpastian produksi. Young (1985) menemukan bahwa kesenjangan anggaran yang diciptakan oleh subordinat yang risk-averse lebih besar dibandingkan subordinat yang tidak risk –averse. Namun demikian, Young (1985) tidak menemukan dampak yang signifikan antara asimetri informasi dan kesenjangan anggaran.
Waller (1988) membandingkan besarnya kesenjangan anggaran berdasarkan 2 skema kompensasi (yaitu slack-inducing pay scheme dan truth-inducing pay scheme) dalam kondisi terdapat asimetri informasi. Dengan menggunakan two-period within-subjects design, Waller menemukan bahwa truth-inducing pay scheme secara signifikan mengurangi kesenjangan anggaran hanya untuk subordinat yang risk-neurtral.
Chow, Cooper, dan Waller (1988) menguji dampak skema kompensasi dan asimetri informasi pada kesenjangan anggaran. Meskipun tidak menemukan dampak yang signifikan, mereka menemukan dampak interaksi yang signifikan. Kesenjangan anggaran akan lebih rendah dalam truth-inducing pay scheme dibandingkan slack-inducing pay scheme hanya dalam kondisi ketika terdapat asimetri informasi.

DAMPAK VOLATILITAS LINGKUNGAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA STRATEGI UNIT BISNIS, EVALUASI KINERJA BERBASIS INFORMASI AKUNTANSI DAN KESENJANGAN ANGGARAN

Miles dan Snow (1978) menyatakan bahwa sistem pengendalian dan perencanaan pada strategi defender cenderung lebih detail, berfokus pada minimalisasi ketidak pastian, menekankan pada pemecahan masalah, namun kurang dapat membantu pengembangan produk atau menemukan peluang pasar. Di lain pihak, sistem pengendalian pada strategi prospector lebih berfokus pada penemuan masalah daripada pemecahan masalah, serta struktur dan proses yang fleksibel yang membantu organisasi dalam merespons perubahan lingkungan.
Faktor-faktor kunci kesuksesan yang berhubungan dengan strategi prospektor, seperti pengembangan produk baru, dan inovasi cenderung lebih bersifat jangka panjang dan susah untuk dikuantifikasikan dalam satuan moneter (Langfield-Smith 1997), sehingga akan menyebabkan pengendalian anggaran menjadi kurang sesuai (Simons1988, Merchant 1985). Sebaliknya, defender cenderung berusaha untuk mempertahankan pruduknya stabil sepanjang waktu (Fisher dan Govindarajan 1993, Govindarajan 1986, 1988). Dengan demikian, anggaran hanya merupakan masalah “kepatuhan” sehingga penyimpangan dari target anggaran merefleksikan adanya inefisiensi. Pengendalian anggaran, terutama dalam bagaimana manajer mencapai target anggaran, akan lebih ditekankan pada strategi defender daripada prospector.
Lebih lanjut, disamping mempengaruhi pengendalian anggaran, strategi unit bisnis juga mungkin mempengaruhi manajer untuk membiaskan target anggaran. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, strategi defender biasanya beroperasi pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah. Karena kurangnya inovasi pada pengembangan produk dan lebih berfokus pada efisiensi pada internal perusahaan akan menyebabkan manajer dapat menentukan anggaran yang akurat (Merchant 1989). Disamping itu, untuk meminimalisir dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh eksploitasi peluang pasar, maka perusahaan mungkin cenderung membiarkan kesenjangan anggaran yang dilakukan oleh manajer unit bisnis. Martinez and Artz (2006) dan Herold et al. (2006) juga menyatakan bahwa adanya kesenjangan pada anggaran unit bisnis dapat digunakan sebagai sumber dana untuk melakukan kegiatan inovasi yang lebih baik.
Mengenai dampak pengendalian anggaran terhadap kesenjangan anggaran, beberapa penelitian masih bertentangan. Misalnya, Onsi (1978) menyatakan bahwa semakin ketatnya pengendalian anggaran akan menyebabkan semakin tingginya tendensi untuk membiaskan target anggaran dan juga akan menimbulkan “creative accounting”. Merchant dan Manzoni (1989) dan Stede (2000) menyatakan bahwa manajer yang gagal dalam mencapai target anggaran menghadapi kemungkinan intervensi oleh manajemen korporat, kehilangan bonus tahunan, dan mungkin akan kehilangan pekerjaan, sehingga, manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target anggaran. Namun, beberapa peneliti yang lain menyatakan bahwa pengendalian angaran yang ketat akan mengurangi kesenjangan anggaran (Dunk 1993, Merchant 1985) karena pengendalian anggaran ini akan memudahkan manajer korporat untuk mendeteksi sekaligus mengurangi timbulnya kesenjangan angggaran.
Meskipun beberapa peneliti telah menerapkan pengaruh universal dan kontinjensi ketidak pastian lingkungan dalam penelitian akuntansi manajemen keperilakuan (lihat Tymon et al. 1998 untuk telaah literatur dalam bidang ini); namun hanya sedikit penelitian yang telah menguji “ketidakpastian inheren” pada suatu perusahaan (Kren 1992). Tingkat ketidakpastian lingkungan tersebut akan menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan tentang prosedur dan aturan yang terdapat pada suatu organisasi.
Ketika volatilitas rendah, hanya beberapa pengecualian terjadi dan sehinga aturan-aturan dan prosedur mungkin sesuai dan tepat dalam mempengaruhi perilaku (Kren 1992). Dalam kondisi ini, manajer juga dapat menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Ketika volatilitas tinggi, beberapa pengecualian akan mempengaruhi sistem informasi kecuali keputusan-keputusan tersebut dibuat pada level hirarkis yang lebih rendah dalam organisasi (Simons 1987). Akan mungkin bahwa manajer puncak pada volatilitas lingkungan yang tinggi akan lebih menekankan pengendalian anggaran dan sehingga akan mengurangi kecenderungan manajer unit bisnis dalam menciptakan kesenjangan anggaran. Disamping itu, kesenjangan anggaran yang dilakukan oleh prospector pada lingkungan volatilitas tinggi akan lebih tinggi karena akan memerlukan idle resources yang lebih tinggi pula.
Meskipun demikian, karena teori tentang dampak volatilitas lingkungan terhadap sistem pengendalian manajemen belum dikembangkan secara optimal, maka terlalu dini untuk menyatakan bahwa atribut-atribut sistem pengendalian manajemen tersebut akan berbeda tergantung pada volatilitas lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan.
referensi : http://www.akuntansiku.com

PENGARUH MODERASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN INOVASI TERHADAP KINERJA

Sistem Pengendalian Manajemen, Inovasi Produk dan Kinerja
Semua organisasi yang beroperasi secara pribadi atau sektor publik selalu mempunyai berbagai tujuan dan dalam mencapai tujuan itu perlu dibuat suatu perencanaan. Secara sederhana perencanaan dapat berupa apa, bagaimana dan kapan sesuatu dikerjakan itu apa sesuai dengan rencana. Proses perencanaan dan pengendalian adalah sesuatu tugas yang sangat penting yang dilakukan oleh manager dalam organisasi. Menurut Chatered Institute of Management Accounting (1994) secara integrar manajemen dapat difokuskan pada identifikasi, presentasi dan interprestasi informasi yang dapat digunakan untuk: Formulating strategy, Planning and controlling activities, Decision Making, Optimizing the use of resources, Disclosure to shareholders and other external to the entity, Disclosure to employee, Safe guarding assets. Sistem pengendalian organisasi digunakan untuk memberi motivasi anggota organisasi agar bertindak dan dapat membuat keputusan secara konsisten dengan tujuan organisasi (Leslie Kren, 1997). Dua konsep yang mendominasi penelitian akuntansi dalam pengendalian organisasi adalah teori perilaku dan teori agensi. Penelitian teori perilaku karyawan menggunakan rerangka dengan menyesuaikan pada perilaku organisasi dan psychology (Parker at al. 1989; Welsch et al, 1988 dalam Leslie Kren, 1997). Penelitian tentang akuntansi keprilakuan (behavior accounting) sebelumnya hanya menguji hubungan karekteristik sistem pengendalian dan beberapa variabel (misalnya prestasi kerja atau perilaku disfungsional ).
Penelitian akuntansi keprilakuan telah berkembang dengan cepat, dan itu ditandai dengan berkembangnya model kontinjensi organisasi pada perilaku organisasi dan perilaku individu (Fama, 1980 dalam Leslie Kren, 1997). Dalam kenyataannya Copley (1973) dalam J.G. Fisher (1998), menyatakan bahwa pengendalian merupakan hal yang utama pada ilmu manajemen. Perlunya prinsip operasional pada sistem pengendalian manajemen memberikan implikasi bahwa sistem pengendalian yang terbaik dapat memaksimalkan efektivitas manajemen dan merupakan bagian dari kontinjensi.
Menurut Gaspersz (2002) inovasi mengindentifikasi kebutuhan pelanggan masa kini dan masa mendatang serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan pelanggan. Misalnya, solusi yang dilakukan adalah meluncurkan produk baru, menambah features baru produk yang telah ada, memberikan solusi yang unik, mempercepat penyerahan produk ke pasar dan lain-lain. Proses inovasi dapat dilakukan melalui riset pasar untuk mengindentifikasi ukuran pasar dan preferensi atau kebutuhan pelanggan secara spesifik, sehingga perusahaan mampu menciptakan dan menawarkan produk sesuai kebutuhan pelanggan dan pasar.
Sedangkan menurut Girona (2003) inovasi produk dipahami sebagai perspektif output dan kebutuhan yang didefinisikan sebagai pengembangan dan peluncuran produk yang baru dan beda dari produk yang sudah ada. Pengukuran dari inovasi produk menggunakan Bisbe (2002) dan Bisbe dan Outley yang digambarkan dari instrument yang digunakan Capon et. Al (1992), Thomson dan Abernethy (1998) dan Scoot dan Tiesen (1999)
Kinerja perusahaan (KP) adalah kinerja perusahaan secara keseluruhan (overall) sehingga dihasilkan ukuran kinerja yang objektif. Penelitian terdahulu Seperti (Gupta & Govindarajan, 1984; Venkattramen & Ramajunjam, 1986; Kaplan & Norton, 1996; Chengall & Langfield–Smith, 1998, Otley, 1999), konstruk kinerja didefinisikan sebagai derajat tingkat tujuan yang dicapai pada semua dimensi, yang meliputi aspek financial dan non financial. Pengukurannya dengan menggunakan instrumen self rating yang dibangun untuk mengevaluasi efektivitas strategi unit bisnis. (Govindarajan, 1988, Chong, &Chong, 1997, Chenhall & Langfield Smith, 1988) yang telah digunakan. Instrumen yang diajukan oleh Bisbe dan Otley mencakup delapan pertanyaan yang berhubungan tentang financial (pertumbuhan penjualan, ROI, rasio profit dan penjualan dan Perpektif konsumen (Customer satisfaction, Customer retention, Customer Acquisition dan peningkatan pangsa pasar).
Inovasi, sistem anggaran dan kinerja
Anggaran adalah suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut (Hanson, 1966) Schiff dan Lewin (1970), mengemukakan anggaran yang telah disusun mempunyai peranan. Pertama, anggaran berperan sebagai perencanaan, yaitu bahwa anggaran tersebut berisi ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi di masa yang akan datang, kedua, anggaran berperan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Oleh karena itu manajer membutuhkan estimasi yang dapat dipercaya terhadap kondisi perusahaan di masa mendatang. Manajer puncak perlu melibatkan berbagai pihak internal organisasi dalam membuat suatu keputusan apabila dirasakan ada persepsi yang berbeda dalam menilai ketidakpastian, apalagi dalam persaingan bisnis yang semakin ketat memerlukan keputusan yang cepat dan akurat (Kirby et al., 1991).
Fungsi anggaran, sebagai alat pengendalian dalam arti yang lebih luas, mencakup kegiatan pengaturan orang-orang dalam organisasi (Hanson, 1966). Proses penyusunan anggaran, merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, karena kemungkinan terjadi dampak fungsional atau disfungsional sikap dan perilaku anggota organisasi yang ditimbulkannya (Milani, 1975). Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran, Argyris (1952) menyarankan perlunya melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah dalam proses penyusunannya. Para bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada proses penyusunan anggaran akan lebih mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral untuk meningkatkan kinerja, sesuai dengan yang ditargetkan dalam anggaran.
Brownell (1982b), Brownell dan McInnes (1986) dan Indriantoro (1993), menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. Tetapi, hasil penelitian Milani (1975) dan Brownell dan Hirst (1986) menyatakan hubungan yang tidak signifikan, bahkan Stedry (1960) dan Bryan dan Locke (1967) menemukan hubungan yang negatif.
Penelitian yang menguji partisipasi penetapan standar dan kinerja dilakukan oleh Michael D. Shield et al (2000). Dengan menggunakan instrumen Mahoney (1963) yang telah dimodifikasi menjadi 3 instrumen, menemukan bukti hubungan positif antara partisipasi penetapan standar dan prestasi kerja. Suatu anggaran yang disusun secara partisipatif diharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975). Kesungguhan dalam mencapai tujuan organisasi oleh para bawahan akan meningkatkan efektifitas organisasi, karena konflik potensial antara tujuan individu dengan tujuan organisasi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan (Rahayu, 1997).
Anggaran partisipatif terutama dilakukan oleh manajer tingkat menengah yang memegang pusat-pusat pertanggungjawaban dengan menekankan pada keikutsertaan manajer setiap pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan dan penentuan sasaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dilibatkannya manajer dalam penyusunan anggaran, akan menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang sedang dan yang akan dihadapi serta membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anggaran (Siegel dan Marconi, 1989). Mereka juga berpendapat, dengan terlibatnya manajer dalam penyusunan anggaran, akan menimbulkan inisiatif bagi mereka untuk menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga kerjasama diantara anggota dalam mencapai tujuan juga ikut meningkat.
Partisipasi bawahan dalam penetapan tujuan, standar, atau anggaran adalah salah satu dari topik yang paling banyak diteliti dalam manajemen dan akuntansi (Locke & Latham, 1990; Shields & Shields, 1998 dalam Michael D Shields et al. 2000). Hal itu dapat digunakan oleh atasan dan bawahan untuk menentukan tingkat atau keketatan standar dan penghargaan untuk kinerja dibandingkan standar.
Inovasi, Balance Scorecard (BSC) : Perpektif Customer, Kinerja
Balanced Scorecard adalah suatu pelaporan informasi yang dapat membantu manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Balanced Scorecard merupakan suatu metode penilaian dengan empat perspektif pengukuran yaitu customer, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang berasal dari perwujudan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran.
Robert S Kaplan dari Harvard Business School dan David C. Norton, President of Renaissance Solution, Inc, mencoba melakukan pendekatan mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat aspek atau perspektif yaitu : perspektif keuangan, perspektif customer, proses bisnis internal, dan proses belajar dan berkembang. Keempat perspektif tersebut merupakan uraian dan upaya penerjemahan visi dan strategi organisasi dalam terminologi operasional, dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan strategik dan pengukurannya, dapat merencanakan, menetapkan target dan menyelaraskan inisiatif strategik juga dengan Balanced scorecard dapat meningkatkan umpan balik strategik dan pembelajaran.
Perpektif Customer,kinerja ini dianggap penting mengingat ada keterkaitan antara perspektif pelanggan dengan kepuasan pelanggan. Dalam bisnis konvensional pertarungan mempertahankan para pelanggan lama dan merebut para pelanggan baru merupakan suatu proses yang wajar. Sebelum tolok ukur diterapkan, Kaplan dan Norton (1996) menyarankan agar perusahaan menetapkan dan menentukan terlebih dahulu segmen pasar yang akan menjadi target/sasaran serta mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan para calon pelanggan yang berada dalam segmen tersebut sehingga tolok ukur dapat lebih terfokus. Perbaikan orientasi nonfinancial dalam bentuk kepuasan pelanggan diukur dengan melihat ekspektasi hasil peningkatan pendapatan (Fornell 1992; Hauser,et. al, 1994). Beberapa klaim dari garansi dapat menurun bahan baku dan tenaga kerja untuk memperbaik produk yang ada dan biaya produksi rendah dapat digunakan untuk biaya lanjutan dalam meningkatkan profit margin atau dapat menurun harga dan meningkatkan penjualan (Shetty, 1988). Meningkatnya kepuasan pelanggan berimplikasi pada peningkatan loyalitas pelanggan, menurunkan elastisitas harga serta meningkatkan pendapatan yang pontensial (Fornell, 1992; Hauser et al. 1994). Penelitian yang menemukan hubungan positif mengenai kepuasan pelanggan dengan kinerja keuangan adalah Nagar dan Rajan (2001), Banker dan Reley (1999) dan Ittner dan Lareker (1998a). Sedangkan penelitian mengenai pengukuran kinerja customer sebagai variabel moderating antara inovasi dengan kinerja belum banyak bukti yang ditemukan, hanya rekomendasi Simons (1991,1995) yang menganjurkan penggunaan balance scorecard untuk digunakan sebagai sistem pengendalian manajemen selain anggaran.
referensi : http://www.akuntansiku.com

PERAN KEADILAN DAN MANFAAT PERSEPSIAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN DAN KOMITMEN KARYAWAN DEPARTEMEN AKUNTANSI

Keadilan Distribusi (Distributive Justice) Persepsian
Distributive Justice diturunkan dari Equity Theory (Adams, 1965). Premise equity theory mengemukakan bahwa seseorang cenderung untuk menilai status sosial mereka dengan penghasilan seperti rewards dan sumberdaya yang mereka terima (Greenberg, 1987). Pandangan lain mengenai keadilan distribusi mengacu pada kewajaran terhadap aktual outcome seperti beban kerja, penghasilan dan lain-lain yang diterima oleh seorang pekerja (Gilliland, 1993; Adams, 1965). Hal ini menunjukkan bahwa respon sikap dan perilaku terhadap penghasilan berkaitan dengan penghasilan yang didasarkan pada persepsi mengenai keadilan (Walster et al., 1978). Pendapat mengenai distributive justice terbentuk ketika suatu kelompok membandingkan penghasilan mereka dengan pihak lain (Anderson et al., 1969). Teori relative deprivation (Crosby, 1976) yang merupakan bagian dari distributive justice mengemukakan bahwa dalam konteks organisasi, individu membandingkan pembagian alokasi sumberdaya untuk mereka dengan pembagian untuk pihak lain. Persepsi selanjutnya terhadap ketidakcukupan (relative deprivation) dapat menyebabkan reaksi turunnya kepuasan dan mengurangi kinerja seseorang atau kelompok.
Keadilan Prosedural (Procedural Justice) Persepsian
Teori keadilan prosedural menguji pengaruh prosedur pengambilan suatu keputusan terhadap sikap dan perilaku (Walker, et al., 1974). Thibaut dan Walker (1975) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan dapat sangat berpengaruh terhadap penerimaan mengenai hasil suatu keputusan. Oleh karena itu, ada kalanya seseorang tidak setuju dengan hasil suatu keputusan tetapi dapat menerima keputusan tersebut karena proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan adil. Dalam hal ini, proses yang adil menjadi norma yang diterima umum terhadap perilaku baik dalam konteks sosial maupun dalam konteks proses pengambilan keputusan organisasi.
Satu konstruk penting dalam teori keadilan prosedural adalah “process control” atau “voice effect” (Folger, 1977). Diberikannya kesempatan kepada bawahan untuk mengemukakan keinginan, opini, pandangan dan preferensi mereka sebelum suatu keputusan dibuat akan dapat meningkatkan pengertian mereka tentang proses yang adil (Brett, 1986). Secara psikologis, voice effect memberikan suatu perasaan bagi bawahan bahwa mereka turut mengendalikan hasil suatu keputusan. Penelitian terhadap orientasi pengendalian ini telah di uji di berbagai setting eksperimen yang hasilnya menunjukkan kecenderungan terhadap voice effect (Lindquist, 1995). Hal ini terutama terjadi ketika bawahan diperbolehkan berpendapat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga sikap (seperti proses yang adil, kepuasan akan hasil, dan komitmen dengan hasil) dan respon perilaku dapat secara positif meningkat (Hunton & Beeler, 1997).
Teori Reasoned Action
Prediksi terhadap sikap dan perilaku manusia merupakan hal yang paling kompleks dan sulit dilakukan (Ajzen, 1991). Teori Reasoned Action menyatakan bahwa kecenderungan sikap mengacu pada perilaku khusus (individual prosecess) dan subjective norms (social processes) yang berinteraksi untuk mempengaruhi keinginkan beperilaku.
Subjective norms mengacu pada persepsi sosial dan tekanan organisasi untuk berkinerja kepada perilaku seseorang (Ajzen & Fishbein, 1980). Subjective norms diturunkan dari normative beliefs yang dipegang oleh oleh seseorang telah dikemukakan untuk mempengaruhi keinginan berperilaku. Motivasi seseorang untuk mengikuti ekspektasi sosial dan organisasional dipengaruhi oleh reaksi yang diharapkan oleh individu atau kelompok lainnya seperti kelompok yang setara atau superior. Dalam seting organisasi bisnis, tekanan untuk berkinerja yang diberikan dapat timbul dari bawahan, rekan sejawat dan pimpinan. Suatu situasi dapat menimbulkan subjective norms merupakan proses dimana ketika superior memonitor kinerja individu dengan tugas-tugas spesifik.
Terdapat hubungan positif antara perilaku keinginan berkinerja dengan perilaku sesungguhnya itu sendiri (Azjen&Fishbein, 1980). Monitoring oleh superior juga dapat memoderasi hubungan antara kepuasan hasil dengan keinginan berkinerja dengan tugas yang diberikan. Hal ini dapat terjadi karena individu tersebut dievaluasi setelah diawasi oleh superior. Kinerja ini dapat disebabkan karena karyawan takut diberikan hukuman jika kinerjanya buruk ataupun karena berharap akan diberikan imbalan jika kinerjanya baik.
Keadilan Persepsian, Net Perceived Benefit (NPB), Outcome Satisfaction (OS) dan Commitment to Perform (CP)
Hipotesis pertama memprediksi bahwa net perceived benefit (NPB) dari hasil keputusan memoderasi hubungan antara level dari perceived justice dan outcome satisfaction. Teori reasoned action berpasangan dengan utility theory menduga bahwa ketika persepsi justice rendah, tetapi NPB dari keputusan tinggi, maka outcome satisfaction akan tinggi dibandinggan ketika persepsi justice rendah dan NPB juga rendah. Alasannya adalah bahwa persepsi manfaat personal dari hasil keputusan akan menutupi persepsi keadilan yang rendah dan dapat meningkatkan rasa puas atas hasil keputusan tersebut. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan commitment to perform.
Keadilan Persepsian, Net Perceived Benefit (NPB), Commitment to Perform (CP) dan Superior Monitoring (SM)
Teori reasoned action menyatakan bahwa subjective norms (misalnya proses organisasi dari pengawasan terhadap kinerja) dapat memoderasi hubungan antara outcome satisfaction dan behavioral intentions (Fishbein&Ajzen, 1975). Pengawasan terhadap kinerja dapat terjadi melalui dua cara, yang pertama self-monitoring yaitu ketika seseorang membandingkan kinerjanya dengan pihak lain sebagai social comparison. Kedua monitoring oleh superior dapat terjadi ketika kinerja individu dibandingkan dengan standar organisasi seperti superior monitoring. Superior monitoring merupakan proses pengawasan sosial yang diintegrasikan kedalam organisasi bisnis yang dapat mengangkat tujuan bersama antara individu dan organisasi. Teori reasoned action mengemukakan bahwa meskipun outcome satisfaction dirasakan rendah, namun tekanan sosial yang cukup akan meningkatkan comitment to perform seseorang terhadap hasil keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, studi ini menduga bahwa superior monitoring akan memoderasi hubungan antara outcome satisfaction dengan commitment to perform. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa meskipun seseorang tidak puas dengan hasil suatu keputusan, dengan memberikan tekanan atau insentif maka individu akan termotivasi untuk berkinerja tinggi.
referensi : http://www.akuntansiku.com

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR DESENTRALISASI, PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN JOB RELEVANT INFORMATION, VOI MANAJER SERTA PENGARUHNYA TERHADAP JOB RELATED OUTCOME

2.1. Struktur Desentralisasi
Struktur desentralisasi menunjukan manajemen puncak mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada manajer menengah dan bawah dalam bentuk pembuatan keputusan (Gordon dan Narayanan ,1984). Danserau (1975) menganggap bahwa atasan sering berupaya menjamin peningkatan komitmen organisasi dari bawahan dengan memberikan wewenang dan pengaruh yang lebih besar kepada bawahan.
2.2. Partisipasi Anggaran
Brownell (1982) mendefinisikan partisipasi anggaran (PA) adalah luasnya manajer terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran. Govindarajan (1992) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif untuk memotivasi manajer yaitu adanya kecenderungan dari bawahan untuk menerima target anggaran bila mereka turut serta memegang kendali daripada anggaran tersebut ditetapkan secara sepihak.
2.3. Job Relevant Information
Job relevant informatian (JRI) menurut Baiman & Demski (1980); Baiman, 1982) adalah salah satu informasi yang membantu manajer untuk memperbaiki pemilihan tindakan melalui upaya yang diinformasikan lebih baik. Oleh karena itu Kren (1992) menyebutkan job relevant information sebagai decision fasilitating.
2.4. VOI Manajer
Menurut O’Reilly, et.al, (1991) Manager’s Value Orientation Towards Innovation (VOI Manager) adalah tingkat atau derajat pentingnya manajer yang menempatkan inovasi dan kreatifitas pada pekerjaan. Selanjutnya Mia dan Subramaniam (2001) menyatakan bahwa partisipasi anggaran akan meningkatkan komitmen organisasi pada manajer yang mempunyai VOI tinggi dan partisipasi anggaran tidak akan meningkatkan komitmen organisasi jika manajer mempunyai VOI rendah.
2.5. Job Related Outcome
O’Reilly dan Andersen (1981) memasukan kepuasan kerja dan kinerja manajer sebagai job related outcome (JRO), sedangkan Mia dan Subramanian (2001) menggolongkan komitmen organisasi sebagai bagian dari JRO. Mowday et al., (1982) mengatakan komitmen organisasi (KO) adalah kekuatan identifikasi individu terhadap organisasi dan keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu. Komitmen organisasi diartikan sebagai suatu keinginan untuk mempertahankan keanggotaan, kemauan untuk berusaha secara maksimal, serta keyakinan untuk menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi (Luthan, 1995). Kinerja manajer (KM) adalah faktor yang mendukung keefektifan organisasi. Mahoney et.al. (1965) melihat kinerja manajer berdasarkan kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas manajerialnya. Gibson, et.al, (1991) mendefinisikan kepuasan kerja (KK) adalah sikap seseorang terhadap pekerjaan, sikap itu berasal dari persepsi mereka tentang pekerjaannya.
2.6. SD & JRI
Mardiyah dan Gudono (2001) menemukan semakin tingginya pengaruh positif desentralisasi terhadap kebutuhan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen. Penelitian di atas dapat menghubungkan struktur desentralisasi dan job relevant information jika struktur desentralisasi diterapkan secara penuh maka manajer level menengah dan bawah akan mengakibatkan manajer tersebut membutuhkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk memperbaiki pilihan tindakan dan keputusan guna pencapaian tujuan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:
H1a: Struktur desentralisasi mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan job relevant information.
2.6.1. SD & KM
Menurut Whitley (1999) sistem pengendalian yang terdelegasi akan memberikan otonomi bagi bawahan untuk terlibat dalam penetapan standar dan monitoring sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Sejalan dengan Whitley (1999), Cropanzano dan Folger (1991) mengemukakan bahwa jika proses yang digunakan untuk memutuskan berapa jumlah alokasi anggaran wajar maka tindakan bawahan akan konstruktif yang mengakibatkan kinerja akan meningkat
H1b: Struktur desentralisasi mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja manajer.
2.6.2. SD & VOI Manajer
Burns dan Stalker (1961); Russel dan Russel (1992) menyatakan bahwa semakin terdesentralisasi struktur organisasi akan menimbulkan gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Sebaliknya rendahnya desentralisasi akan menurunkan inovasi mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru karena setiap keputusan mereka harus melalui atasan terlebih dulu (Pierre dan Debecq, 1977).
H1c: Struktur desentralisasi mempeunyai hubungan positif dan signifikan dengan VOI manajer.
2.7. PA & JRI
Beberapa penelitian menganggap bahwa bawahan yang diperbolehkan berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran, berhasil dalam mengungkapkan informasi privat (Merchant, 1981; Chow et. al., 1988; Murray, 1990, Magner et. al., 1996). Hasil informasi tersebut berguna untuk merencanakan anggaran yang lebih realistik dan akurat, terutama informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Berdasarkan bahasan di atas dikemukakan hipotesis:
H2a: Partisipasi anggaran mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan job relevant information.
2.7.1. PA & KK
Shield & Shield, 1998; Otley & Wilkinson, (1988) menunjukan bahwa ketidaktepatan tingkat struktur desentralisasi dan partisipasi anggaran dapat mengarah pada job related outcome yang tidak menguntungkan seperti pelaporan data yang tidak valid, rendahnya moral dan rendahnya kepuasan kerja. Milani (1975) menunjukan bahwa ada pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kepuasan kerja. Berdasarkan bahasan di atas dikemukakan hipotesis:
H2b: Partisipasi anggaran mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan kerja.
2.7.2. PA & KM
Govindarajan (1992) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif untuk memotivasi manajer, yaitu adanya kecenderungan lebih besar dari bawahan untuk menerima target anggaran bila mereka turut memegang kendali daripada anggaran tersebut ditetapkan secara sepihak. Hal ini akan mendorong bawahan terikat pada komitmen yang lebih tinggi untuk mencapai kinerja. Ferdinand Gul et al. (1995) menemukan bahwa pada organisasi dengan tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi, partisipasi penyusunan anggaran akan berpengaruh positif terhadap kinerja manajer sedangkan pada organisasi yang tersentralisasi akan berpengaruh negatif.
H2c: Partisipasi anggaran mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja manajer.
2.7.3. PA & VOI MANAJER
Mia & Subramaniam (2001) mengatakan bahwa manajer dengan VOI tinggi akan dilibatkan dalam proyek-proyek yang lebih inovatif dan mempunyai ketidakpastian lebih besar baik hasil maupun pemanfaatan sumber daya. Dengan kondisi ini, mereka akan merasa lebih percaya diri terhadap target kinerja yang menantang namun realistik. Manajer dengan VOI tinggi dan memiliki job relevant information akan merespon dengan baik partisipasi anggaran karena akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses penetapan target kinerja. O’Connor (1995) menemukan hubungan yang konggruen antara VOI manajer dan partisipasi manajer dalam penetapan anggaran dan proses evaluasi kinerja.
H2d: Partisipasi anggaran mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan VOI manajer.
2.8. JRI & KO
Danserau (1975) menganggap bahwa atasan sering berupaya menjamin peningkatan komitmen organisasi dari bawahan dengan memberikan wewenang dan pengaruh yang lebih besar. Ini berarti kalau bawahan diberikan otonomi pembuatan keputusan akan mengembangkan rasa tanggungjawab yang besar melalui peningkatan keterlibatan personal dalam pembuatan keputusan jika memiliki job relevant informatian.
H3a: Job relevant information mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi.
2.8.1. JRI & KM
Chong & Chong (2002) menemukan hubungan yang recursive dari komitmen sasaran anggaran ke job relevant information dan hubungan yang positif antara job relevant information dan kinerja. Kren (1992) mengatakan bahwa job relevant information dapat memperbaiki kinerja sebab informasi tersebut dapat memprediksi lingkungan dengan lebih tepat dan memungkinkan pemilihan suatu kesempatan yang lebih efektif. Berdasarkan bahasan di atas dikemukakan hipotesis:
H3b: Job relevant information mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja manajer.
2.8.2. JRI & KK
Robbins (1989) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan yang menantang, penghargaan yang sepadan, kondisi dan rekan sekerja yang mendukung, serta kesesuaian pekerjaan dengan pribadi individu. Artinya, seseorang dapat merasa puas jika ia diberikan pekerjaan yang menantang atau pekerjaan dengan tingkat ketidakpastian dan kesulitan tugas yang tinggi. Dalam kondisi kerja seperti ini, manajer harus mempunyai lebih banyak informasi yang berhubungan dengan pekerjaannya guna dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Berdasarkan bahasan di atas dikemukakan hipotesis:
H3c: Job relevant information mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan kerja.
2.8.3. VOI MANAJER & KO
Mia dan Subramaniam (2001) menyatakan bahwa partisipasi anggaran akan meningkatkan komitmen organisasi pada manajer yang mempunyai VOI manajer tinggi dan partisipasi anggaran tidak akan meningkatkan komitmen organisasi jika manajer mempunyai VOI rendah. Otley & Wilkinson (1988) menemukan adanya hubungan yang konggruen antara atribut-atribut pengendalian manajemen dan manajer VOI di tempat kerja sebagai penentu utama terhadap job related outcome. Berdasarkan bahasan di atas dikemukakan hipotesis:
H4a: VOI manajer mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi.
2.8.4. VOI MANAJER & KM
Mahoney et.al. (1965) melihat kinerja manajer berdasarkan kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas manajerialnya. Pelaksanaan tugas manajerial akan semakin mendukung peningkatan kinerja jika VOI manajer yang merupakan tingkat atau derajat pentingnya manajer yang menempatkan inovasi dan kreatifitas pada pekerjaan dapat diterapkan dengan baik. Dari bahasan di atas dikemukakan hipotesis:
H4b: VOI manajer mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja manajer.

PENGUJIAN EMPIRIS PROFIL KEBUTUHAN PROFESIONAL (PROFESSIONAL NEEDS) DOSEN AKUNTANSI DI JAWA

Teori kebutuhan
Salah satu teori kebutuhan adalah disampaikan oleh Mc. Cleland  dkk.(1960)  adalah trichotomy of needs, mengemukakan bahwa (Harrel dan Eickhoff, 1988);
“ The work orientation of most individuals is influence by achievement, power, and affiliation needs. These motives represent learned responses to environment and are thought to develop slowly as the individual matures and to remain relatively stable in adult. Individual are, therefore, belived to seek working condition which satisfy their particular needs”
Inti dari teori ini terletak pada  pendapat yang mengemukakan pendapat bahwa  pemahaman tentang motivasi  akan semakin mendalam apabila  seseorang mempunyai tiga jenis kebutuhan dalam karirnya.  Ketiga kebutuhan itu adalah kebutuhan berprestasi, kebutuhan  dalam kekuasaan, dan kebutuhan dalam afiliasi.
Definisi yang  dikemukakan oleh Mc. Cleland (1960) mengenai ketiga kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut (Robbins,1996) ;
  1. Kebutuhan prestasi (needs of achievement /nAch) adalah  dorongan yang kuat dalam diri individu untuk mengguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, dan berusaha untuk sukses dan berusaha bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan.
  2. Kebutuhan  kekuasaan (needs of Power /nPow)adalah dorongan dalam diri individu  untuk membuat orang lain  berperilaku dalam suatu cara yang  orang lain tanpa dipaksa tidak berperilaku demikian. Mc. Cleland  menggambarkan dua jenis kekuasaan (nPow), yaitu;  personal power dan social power.
  3. Kebutuhan afiliasi (needs of affiliation/ nAff) adalah hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan karib. Namun perlu diingat  biasanya kebutuhan ini dalam pemenuhannya tetap diwarnai  oleh persepsi  tentang apa yang akan  diperoleh  dari usaha kerja sama ini.
Street. dan Bishop (1991),  meneliti tentang ketiga dikotomi kebutuhan tersebut pada akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik, sektor privat maupun akuntan pemerintah. Penelitian ini dikaitkan dengan ukuran firma,hirarki jabatan untuk akuntan publik, sedangkan untuk akuntan pemerintah dikaitkan dengan status kantor pemerintahan (state dan lokal), serta  dikaitkan juga dengan gender. Hasilnya menunjukan kedua profesi akuntan tersebut profil kebutuhannya berbeda
Parker, et.al(1991) telah meneliti  tentang hubungan  antara profil kebutuhan  (nAch dan nPow)  dengan kesuksesan hidup pada  756 manajer dan non manajer industri manufaktur di Amerika. Bukti menunjukan  nAch secara positif  dihubungkan dengan usaha  untuk mencapai status kekayaan,  profesionalisme dan sosial, serta secara negatif ketika dikaitkan dengan keamanan dan pemenuhan
hubungan personal. Hubungan nPow didapatkan secara positif ketika dikaitkan dengan status kekayaan, profesionalisme, tetapi negatif ketika  dengan pemenuhan hubungan kekeluargaan.
2.1. 2  Profesionalisme Dosen Akuntansi
Peran pendidikan tinggi menurut Safford dan Kershaw (1998)dalam Machfoedz (1999) berpendapat bahwa pendidikan tinggi harus melakukan transformasi secara struktural maupun sistemik  terhadap staf akademik maupun non akademik. Hal ini dikarenakan keadaan  telah berubah sedemikian. Peneliti  Novin dan Tucker (1993) menggunakan pengukuran  profesionalisme dalam  tiga dimensi yaitu tingkatan yang menunjukan penguasaan & pelaksanaan tiga hal;knowledge,skill dan character.
Praff ((1991) dalam Machfoedz (1999)), melakukan penelitian tentang profesionalisme di bidang jasa pendidikan akuntansi, hasilnya menunjukan bukti yang cukup memprihatinkan. Menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu; (1) Praktisi yang  berhubungan dengan publik memerlukan pengembangan profesionalisme, (2) Kesuksesan institusi dipengaruhi oleh elemen profesionalisme  manajer dan karyawan, terutama etika,(3) pendidikan tinggi penting  guna pengembanganp rofesionalisme dan etika dalam organisasi.
Kriteria profesional sebagai akuntan saat ini diatur oleh IAI  secara khusus dituangkan berupa Standar Umum dalam  SPAP. Intinya keprofesionalan seorang akuntan  yang diatur meliputi  keahlian, sikap mental dalam menjalankan tugas profesi dan  penggunaan kemahirannya secara cermat dan seksama dalam menjalankan profesinya. Kriteria sebagai pengajar / dosen profesional di Indonesia  sesuai Surat keputusan Bersama Mendikbud Dan Kepala BAKN No : 61409/MPK/KP/99 dan No : 181 Tahun 1999, dan profesionalisme dosen  dalam Keputusan Mentri Negara Koordinator Bidang  Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No : 38/Kep/MK.WASPAN/8/ 1999  yang dinilai berdasar pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Tipe Dosen
Dosen akuntansi yang juga berpraktek sebagai   profesional (swasta ataupun publik), kemungkinan mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan dosen yang tidak berpraktek dalam kebutuhan profesionalnya. Kebutuhan dosen yang berpraktek sebagai profesional (kebutuhan akan prestasi, kekuasaan ataupun afiliasinya) dimungkinkan lebih tinggi dibandingkan yang tidak berpraktek, karena reputasi jasa yang disediakan untuk publik dibangun oleh kinerjanya. Kebutuhan kekuasan dalam diri dosen yang berpraktek profesional dimungkinkan karena seorang praktisi  yang berpengalaman akan mampu  mempengaruhi pasar jasa  yang disediakannya. Kebutuhan afiliasi, biasanya diperlukan dengan bekerja sama sesama praktisi dimungkinkan untuk  meraih peluang-peluang bisnis yang lebih baik.
Dosen akuntansi yang tidak berpraktek secara logis mungkin lebih menitik beratkan pada bidang keilmuannya, namun kurang dalam bidang  prakteknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian  Novin dan Tucker (1993) yang menggunakan pengukuran  profesionalisme dalam  tiga dimensi yaitu tingkatan yang menunjukan penguasaan dan pelaksanaan tiga hal; knowledge, skill dan character
Disisi lain, praktek selain  untuk  pelaksanaan knowledge,skill dancharacter, juga bagian dari proses pengayaan pribadi praktisi. Praktek dengan berbagai macam  permasalahannya, dapat melatih  pribadi praktisi untuk menyiasati secara profesional setiap permasalahan praktek akuntansi.
Hirarki
Struktur hirarki pada dikenali dengan adanya unsur pimpinan seperti ketua institusi, dekan, ketua jurusan atau ketua program, serta bawahan biasanya adalah dosen biasa.  Penetapan pimpinan dipilih oleh senat perguruan tinggi dan dibatasi oleh periode pemilihan sesuai ketentuan.
Penelitian  Street et.al (1991)  mengindikasikan bahwa  kebutuhan akuntan  atas profesionalismenya  lebih cenderung  didominasi kebutuhan kekuasaan (nPow)  dengan semakin tingginya jenjang posisi pada KAP, akuntan sektor privat ataupun pada akuntan pemerintah.   Hal ini mungkin terjadi karena posisi jabatan dalam KAP, sektor privat ataupun sektor pemerintah   akan mengikuti jalur  jenjang hirarki yang terus menaik, dan tidak  akan mengalami  perubahan  posisi yang menurun.
Gender
Stereotipe  tradisional menganggap bahwa  wanita berperan sebagai perawat keluarga, sedangkan pria berperan sebagai  pencari nafkah. Namun saat ini peran tersebut mengalami perubahan.   Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan pergeseran ini dapat dipilah dalam tiga faktor, yaitu; (1) gerakan emansipasi, (2)  pendidikan wanita yang semakin meningkat dan, (3) pertimbangan ekonomi  (Siagian.P. 1999).
Penelitian Hunthon et.al (1991), berkaitan dengan hirarki dan gender dalam praktek akunting swasta, menunjukan hasil bahwa perlakuan dalam praktek profesional cenderung berbeda dari konsep profesionalisme.
Perkembangan  profesi pada dasarnya  tidak mengenal diskrimanasi  gender, seperti hasil penelitian Street et. al (1991), namun  demikian dalam praktek sulit hal tersebut ditemukan. Dari beberapa penelitian diatas tampaknya hasilnya konsisten, terdapat perbedaan perlakuan yang diterima wanita dan pria pada bidang profesinya.
Karakteristik Biografis Personal
Karakteristik biografis meliputi usia,jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, masa kerja dan penghasilan keluarga. Kepribadian adalah perpaduan antara faktor genetik dan pembelajaran serta lingkungan. Masa kerja  juga berperan untuk mencapai tahapan  kematangan profesi. Penghasilan berperan karena dimungkinkan

PENGUNGKAPAN, ASIMETRI INFORMASI, DAN COST OF CAPITAL

Pengungkapan dan Asimetri Informasi
Pengungkapan informasi keuangan dan informasi relevan lainnya dalam laporan tahunan suatu perusahaan merupakan aspek penting akuntansi keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pemakainya, terutama investor untuk pengambilan keputusan.
SFAC No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan calon investor yang potensial, serta pemakai lain untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan informasi yang cukup (adequate disclosure), agar informasi dapat diinterpretasi dengan baik oleh pemakainya.
Pemerintah Indonesia melalui keputusan ketua Bapepam No: kep-38/PM/1996 telah mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah ataupun oleh lembaga profesi (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib (mandatory disclosure) dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidak-seimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen.
Beberapa penelitian analitis maupun empiris telah dilakukan untuk menguji hubungan antara pengungkapan dengan asimetri informasi.
Model-model teoritis.
Gonedes (1980) menyatakan bahwa regulasi pengungkapan informasi mempunyai potensi untuk mengurangi asimetri informasi. Pernyataan ini didukung oleh Healy dan Palepu (1983) yang menyatakan bahwa pengungkapan merupakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi. Lev (1988) menyatakan bahwa pengungkapan yang penuh (full) seharusnya mengurangi ketidak-adilan diantara para investor karena adanya penurunan asimetri informasi melalui akses yang sama terhadap informasi. Callahan et al. (1997) menyatakan bahwa salah satu tipe biaya yang dihadapi oleh para dealer saham adalah adverse selection costs yang sangat erat kaitannya dengan alur informasi di pasar modal. Jenis biaya ini menunjukkan tingkat resiko asimetri informasi.
Asimetri informasi dan Cost of Capital
Cost of capital merupakan tingkat kembalian yang diinginkan oleh penyedia dana, baik investor (cost of equity) maupun kreditor (cost of debt). Cost of equity capital berkaitan dengan resiko investasi atas saham perusahaan.
Botosan (1997) menyatakan terdapat beberapa alternative pendekatan untuk mengestimasi cost of equity capital. Pendekatan pertama menggunakan average reliazed returns. Menurut Botosan (1997) pendekatan ini mengandung noise (gangguan) dalam pengukuran cost of capital karena berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sulit untuk membuktikan adanya hubungan antara return dengan resiko. Pendekatan lainnya adalah penggunaan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Namun Botosan menganggap pendekatan CAPM ini tidak memberikan suatu peran tertentu terhadap pengungkapan. Penelitian Botosan menggunakan pendekatan tersendiri yaitu gabungan dari perhitungan Edward dan Bell; Ohlson; dan Feltham dan Ohlon (rumus EBO).
Kim dan Verrecchia (1994) telah membuat model hubungan likuiditas pasar dan pengumuman laba. Hasilnya bahwa pengumuman laba secara publik dapat mengurangi kos pemrosesan informasi secara individual ataupun institusional. Kos berkurang karena informasi yang diterima oleh partisipan pasar relatif sama. Biaya pemrosesan agregat dari partisipan pasar ini akan mempengaruhi likuiditas pasar. Jika biaya pemrosesan tinggi (karena informasi asimetri meningkat), maka pasar menjadi kurang likuid. Penurunan likuiditas dan peningkatan informasi asimetri ini akan membawa pada harga sekuritas yang tinggi, sehingga cost of capital juga meningkat.

KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI MEDIASI HUBUNGAN PROFESIONALISME DENGAN INTENSI KELUAR (STUDI EMPIRIS PADA INTERNAL AUDITOR PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA)

2.1 Konsep Profesionalisme
Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968)  banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur  profesionalisme dari profesi  internal auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Hall (1968)  menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara  sikap dan perilaku, yaitu perilaku profesionalisme adalah refleksi dari  sikap profesionalisme dan demikian sebaliknya. Konsep profesionalisme Hall  banyak digunakan oleh para  diantaranya Morrow dan Goetz (1988) menguji profesionalisme  para akuntan publik, Goetz, Morrow dan Me Elroy (1991) untuk mengukur profesionalisme para akuntan publik yang ditambah dengan variabel yang dikembangkan, serta Kalbers dan Fogarty (1995) yang menggunakan pandangan profesionalisme yang   lebih kompleks daripada ketiga  tersebut. an tersebut menunjukkan bukti empiris hubungan variabel antesenden (pengalaman) internal auditor dengan profesionalisme, juga dengan  variabel konsekuensiya. Sedangkan di Indonesia an Kalbers dan Fogarty di replikasi oleh Winowo (1996)  dan Rahmawati (1997), Sumardi (2001). Serta Yohanes Sri Guntur (2001) yang mengunakan sampel internal auditordengan menggunakan instrumen  profesionalisme di lingkunganinternal auditor perusahaan manufaktur, dari Hall (1968).
Lima konsep profesionalisme dari Hall (1968) adalah sebagai berikut :
Afiliasi komunitas (community affiliation) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Malalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.
Kebutuhan untuk mandiri (Autonomy demand) merupakan suatu pandangan  bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang  bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa  untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam  situasi khusus. Dalam pekerjaan yang terstruktur  dan dikendalikan oleh manajemen secara  ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.
Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud bawah yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah  rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
Dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun  imbalan ekstrinsik berkurang. Sikap ini merupakan  ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap
pekerjaan. Pekerjaan didefiniskan  sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan  ari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.
Kewajiban sosial (social obligation) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
2.2.Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) dan Profesionalisme
Kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan  atau  tidak pekerjaan  mereka, atau suatu perasaan pegawai atau tidak senang yang relatif berbeda dari pemikiran obyektif  dan keinginan perilaku (Davis et.al, 1985).
Alasan utama mempelajari kepuasan kerja adalah untuk menyediakan gagasan bagi para manajer tentang cara  meningkatkan sikap karyawan. Seseorang yang tidak punya kemampuan  mengaktualisasikan secara profesional menjadi tindakan puas dalam bekerja (Sorensen dan Sorensen, 1974), Studi yang dilakukan Norris dan Nieburh (1984) mengharapkan adanya hubungan positif antara profesionalisme  dengan kepuasan kerja, studi ini dilakukan pada 62 akuntan publik di kantor akuntan publik the big eight di Amerika. Simpulan  studi ini konsisten  profesional afiliasi komunitas sedangkan empat dimensi  lainnya tidak mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja. Sedangkan an Sehrueder dan Indieke (1977) menunjukkan  hubungan yang negatif antara profesionalisme  dengan kepuasan  kerja, an tersebut dilakukan pada 72 akuntan publik pada 16 perusahaan di Amerika. Begitu juga Sorensen (1967) menyimpulkan bahwa orientasi  profesionalisme berhubungan  negatif dengan kepuasan kerja.
Sebagai bentuk perilaku, komitmen organisasi dapat dibedakan kepuasan kerja. Komitmen mengacu pada respon emosional atas aspek khusus dari pekerjaan (Suwandi dan Nur Indriantoro, 1999). Sedangkan Mabley et.al (1979) dalam Suwandi dan Nur Indriantoro (1999) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat  kekerapan identifikasi dan tingkat  keterikatan individu kepada organisasi tertentu yang dicerminkan dengan karakteristik adanya keyakinan untuk mengusahakan  yang terbaik untuk organisasi, dan adanya keinginan yang pasti  untuk mempertahankan keikutsertaan dalam organisasi.
Pei dan Davis (1989) dalam annya menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara komitmen organisasi dengan profesionalisme. Hal ini konsisten dengan temuan Kalbers dan Fogarty (1995), Rahmawati (1997), tetapi  berbeda dengan Harrel et.al (1986) yang mendapati bahwa komitmen organisasi mempunyai hubungan yang positif dengan profesionalisme.
2.4 Hubungan Kepuasan Kerja  dengan Komitmen Organisasi.
Menurut Robbins (1996) kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang; sebagai perbedaan  antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang diyakini yang seharusya diterima.
Sedangkan komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai (1) sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari organisasi dan atau profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan atau profesi. (3) sebuah keinginan untuk memelihara  keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi (Aranya et al.1980).Lain halnya menurut Robbin (1996) komitmen organisasi adalah  derajat sejauh mana seorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu dan tujuan -tujuanya, dan berniat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi .
Kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah 2 hal yang sering dijadikan pertimbangan saat mengkaji pergantian akuntan yang bekerja (Poznanski dan Bline, 1997). Beberapa an terdahulu misalnya Gregson (1992) melaporkan hasil dari suatu studi dimana kepuasan kerja sebagai pertanda awal terhadap komitmen organisasi dalam sebuah model pergantian akuntan yang bekerja. Tetapi  terdapat beberapa batasan dalam studi Gregson tersebut, karena masalah indentifikasi, sebuah model dengan hubungan timbal balik antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi tidak dapat diuji. Kurangnya indentifikasi dapat disebabkan oleh tidak adanya penggolongan kondisi atau persyaratan, urutan kondisi atau kedua-duanya. Tanpa indentifikasi yang cukup estimasi parameter akan berubah-rubah dan inteprestasi terhadap parameter tersebut menjadi tak berarti (Long, 1986).
Harrel et. all (1986) meneliti pengaruh komitmen organisasi, profesional dan konflik organisasi profesional pada kepuasan kerja. Komitmen organisasi diduga telah diutamakan daripada kepuasan kerja. Hasil ini secara statistik nyata bagi interaksi multiplikatif (ganda) dan 3 variabel:  komitmen organisasi, komitmen profesional dan konflik organisasi -profesional.
Sedangkan Aranya et.all (1982) menganalis efek komitmen organisasi dan profesional pada kepuasan kerja para akuntan yang dipekerjakan. Dengan menggunakan komitmen profesional dan organisasi sebagaipredictor kepuasan kerja, dan melaporkan adanya suatu korelasi nyata secara statistik antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Komitmen profesional mempengaruhi kepuasan kerja secara tidak langsung  melalui komitmen organisasi. Norris dan Ni Buhr (1983) dan Meixner dan Bline (1989) juga mendukung kesimpulan Aranya et. all (1982) bahwa komitmen organisasi dan komitmen profesional adalah kompatibel atau sesuai. Juga korelasi nyata secara statistik antara kepuasan kerja dengan komitmen profesional maupun organisasi ditemukan.
Beberapa penelitian yang lain menggunakan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai prediktor pergantian tujuan, misalnya Cohen (1993) ; Cohen dan Hudecek (1993) ; Vandeberg dan Scarpello (1994) ; Sorensen dan Sorensen (1974) ; Rasch dan Harell (1990) sedangkan studi lain yang menggunakan kedua konsep itu sebagai  prediktor simultan perubahan tujuan yaitu Porter et. all (1994) ; Shore et. all (1990); Jenkins dan Thomlinson (1992) ; Rahim dan Afza (1993).
Quarles (1994)  meneliti mekanisme yang mempengaruhi komitmen internal auditor, kepuasan kerja dan perubahan tujuan. Dalam studinya  ini menghipotesakan komitmen organisasi sebagai pertanda awal terhadap  kepuasan kerja. Dan menemukan  hubungan positif yang signifikan  antara  kotmitmen organisasi dan kepuasan kerja, dan hubungan yang berlawanan antara kepuasan kerja dan pergantian tujuan.
Reed et al  (1994)  membuat model komitmen organisasi dan kepuasan kerja  dalam sebuah model non-rekursif, keduanya sebagaiantesenden terhadap pergantian tujuan. Meskipun mereka tidak secara khusus menguji sebab akibat antara konsep-konsep tersebut, sebuah hubungan yang signifikan dilaporkan  antara jalur kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dan lajur komitmen terhadap kepuasan kerja.
Studi yang telah secara khusus menguji hubungan sebab akibat antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja memiliki hasil-hasil  inkonklusif (yang tak meyakinkan) dan campur aduk. Sebagai contoh
Gregson (1992) melaporkan bahwa kepuasan kerja adalah pertanda awal terhadap komitmen, sedangkan Bateman dan Strasser (1984) melaporkan komitmen menjadi pertanda  awal terhadap kepuasan  kerja.
William dan Hazer (1986) melaporkan timbal balik yang mungkin  antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi, tetapi tidak dapat diuji untuk model identifikasi masalah. Curry et al  (1986) melaporkan bahwa tidak ada  pendukung untuk keterkaitan sebab akibat atau komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, maupun kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Mathieu (1991) menyatakan bahwa hasil-hasil dari studinya  tidak dapat mendukung  suatu hubungan sebab akibat yang mana satu konsep adalah preseden bagi yang lain, meski terdapat hubungan timbal balik antara keduanya.
2.5. Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Intensi keluar
Beberapa penelitian mendukung adanya hubungan yang signifikan antara komitmen organisasi dan intensi keluar. Penelitian empiris Billing dan Beker (1983) mendukung hipotesis bahwa individu yang memenuhi komitmen organiasi akan memiliki tingkat kepuasan danprosocial organization behavior yang lebih tinggi dan Intensi keluar yang semakin rendah. Hal ini juga dikemukan oleh (Arnold dan Fieldman, 1982) pada model turnover process yang  mendukung hubungan signifikan antara variabel independen dan perilaku turnovernyata. Fokus utama model tersebut dan temuan penelitian ditujukan  untuk mengindentifikasi antecedent komitment organisasi atas berabagai kategori. Dalam pembahasannya telah memasukkan  karakteristik personal, pengalaman kerja, karakteristik pekerjaan, faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor yang  berhubungan dengan peran. Model konseptual turnover telah banyak memperoleh perhatian dalam berbagai literatur psikologi,  seperti yang ditawarkan oleh Mobley (1977) dsalam Judge (1993). Meskipun model tersebut  mempertimbangkan komitmen organisasi sebagai suatu sikap yang berhubungan dengan kepuasan,  akan tetapi hipotesis hubungan kausalnya tidak jelas.
Penelitian lain yang dilakukan William dan Hazer (1986), melalui penggunaan structural equation methodology, menyimpulkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh lebih penting pada intensi keluar daripada kepuasan kerja.Shore dan Martin 1989 menemukan kepuasan kerja dan komitmen organisasi berhubungan denganturnover dan komitmen organisasi lebih besar hubungannya denganturnover

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KULTUR ORGANISASI TERHADAP KOMUNIKASI DALAM TIM AUDIT

2.1. Gaya Kepemimpinan
Fleisman dan Peters (1962) menyatakan gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin dengan dan melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain, seperti yang dipersepsikan orang lain.
Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang telah diteliti di Ohio State University oleh Fleishman et al., dalam Gibson (2000) yaitu perilaku pemimpin melalui dua dimensi yaitu consideration dan initiating structure.
1. Consideration (konsiderasi) adalah gaya kepemimpinan yang menggambarkan kedekatan hubungan antara bawahan dengan atasan, adanya saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahan, dan adanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang memiliki konsiderasi yang tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan parsial.
2. Initiating structure (Struktur inisiatif) merupakan gaya kepemimpinan yang menunjukkan bahwa pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan didalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar. Pemimpin yang memiliki kecenderungan membentuk struktur yang tinggi, akan memfokuskan pada tujuan dan hasil.
Bukti empiris tentang gaya kepemimpinan dalam KAP menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan konsiderasi yang tinggi akan menimbulkan behavior disfunctional oleh auditor (CAR Report, 1978; Kelley, 1988; Raghunathan, 1991). Part dan Jiambalvo (1982) menginvestigasi penentuan gaya kepememimpian konsiderasi dan struktur inisiatif, mereka menggunakan path-goal theory dalam menguji hubungan antara perilaku manajer partner dengan kepuasan kerja dan motivasi bawahan. Hasilnya terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara perilaku konsiderasi dan kompleksitas tugas. Gaya kepemimpinan konsiderasi lebih memuaskan bawahan dalam kompleksitas tugas yang rendah. Sedangkan interaksi antara perilaku struktur inisiatif dengan kompleksitas tugas tidak signifikan, karena perilaku struktur inisiatif dapat digunakan dalam kompleksitas tugas yang tinggi.
Outley dan Pierce (1995) serta Murdianingrum (2000) menguji gaya kepemimpinan di KAP dengan perilaku disfungsioanal. Sedangkan Safriliana (2001) menguji gaya kepemimpinan dengan prilaku penurunan kualitas audit. Gaya kepemimpinan yang digunakan adalah struktur inisiatif dan konsiderasi. Mereka membedakan gaya kepemimpinan tersebut tinggi dan rendah. Hasil penelitian Outley dan Pierce (1995) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan struktur inisiatif cenderung mengurangi perilaku disfungsional. Sedangkan hasil penelitian Murdianingrum (2000) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan konsiderasi cenderung mengurangi perilaku disfungsional. Demikian juga hasil penelitian Safriliana (2001) bahwa gaya kepemimpinan struktur inisiatif lebih berpengaruh dalam mengurangi perilaku penurunan kualitas audit dibanding dengan gaya kepemimpinan konsiderasi.
2.2 Komunikasi Dalam Tim audit
Pengertian komunikasi dalam satu kelompok, menurut Ivancevich dan Matteson (1987) dalam Rachma (2000) adalah pengiriman informasi oleh salah seorang anggota kelompok kepada anggota yang lain dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.
Profesi akuntan publik tidak terlepas dari proses komunikasi, dia selalu dituntut untuk melakukan komunikasi baik dengan klien maupun dengan karyawan profesional dan klerikal dalam perusahaan. Putusnya komunikasi antar akuntan dapat memberi pengaruh kurang baik terhadap kinerja akuntan, selain itu dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan perusahaan dan juga menghambat kemampuan akuntan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik (Hammer dan Gavin, 1983 dalam Rahcma, 2000).
Beberapa penelitian bahkan telah menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai implikasi penting terhadap kepuasan kerja dan turnover akuntan (Rhode et al., 1977; Fusaro et al., 1984; Hammer dan Gavin, 1983 dalam Rachma, 2000). Komunikasi yang terjalin diantara anggota tim audit menjadi aktivitas yang sangat fundamental untuk mencapai hasil akhir, yaitu opini audit. Keberhasilan kerja tim sangat dipengaruhi oleh komunikasi tim audit.
Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komunikasi yang digunakan oleh Rudolph dan Welker (1998) yang terdiri dari empat dimensi yaitu: Kecukupan informasi, boundary spaning, kepuasan atas pengawasan dan keakuratan informasi.
Kecukupan informasi, yaitu kecukupan informasi yang menyangkut tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Bila jumlah informasi yang diterima tim audit jauh melebihi atau mengurangi kebutuhan, maka anggota tim kesulitan dalam memanfaatkan semua informasi yang mereka terima secara efisien, akibatnya dapat mengurangi keefektifan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan audit.
Boundary Spanning, yaitu serangkaian aktivitas para anggota kelompok yang saling berinteraksi menyampaikan atau menerima informasi untuk tujuan pengambilan keputusan. Aktivitas ini terjadi ketika auditor melakukan akses dengan orang-orang diluar tim seperti pakar komputer, sistem informasi, perpajakan, keuangan dan pakar statistik, juga dengan pihak-pihak di luar KAP yaitu klien, rekanan kerja klien yang bisa memberikan bukti-bukti yang berkaitan dengan audit yang sedang dilaksanakan.
Kepuasan terhadap pengawasan, yaitu kualitas dan kuantitas informasi yang diterima auditor dari supervisornya. Kepuasan terhadap pengawasan disini, merupakan perilaku yang mencerminkan sampai sejauh mana kebutuhan auditor akan segala informasi yang berkualitas dapat dipenuhi oleh supervisor.
Keakuratan informasi. Dalam proses pengauditan bukti-bukti audit tidak hanya harus mencukupi, tetapi juga kompeten. Bukti yang kompeten berarti juga informasi yang akurat, dapat dipercaya, sah, objektif dan relevan.
Mengacu pada uraian dan penjelasan pada point 2.1 mengenai danya perilaku disfungsional auditor dan penurunan kualitas audit, terkait dengan peran pemimpin dalam mempengaruhi bawahanya dalam upaya menciptakan komunikasi dalam menyampaikan informasi. Hal ini didasarkan pada estimasi yang ada bahwa manajer menghabiskan antara 50 sampai 90 persen waktunya untuk berkomunikasi. Waktu ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada atasan dan menerima informasi dari bawahan.
Teori atribusi kepemimpinan menjelaskan bahwa pendekatan atribusi dimulai dengan posisi para pemimpin sebagai pemproses informasi (Gibson, 2000) dengan kata lain para pemimpin mencari informasi mengenai mengapa sesuatu terjadi dan kemudian berusaha untuk membentuk penjelasan sebab yang menuntun perilaku kepemimpinannya. Komunikasi menjadi alat manajemen untuk menyatukan kegiatan organisasi yang mana sasaran perusahaan dapat dicapai (Harry, 1978 dalam Timpe, 1991). Dalam satu penelitian, 74% manajer yang dijadikan sampel dari perusahaan Amerika, Inggris dan Jepang mengatakan bahwa hambatan utama terbesar menuju keunggulan perusahaan adalah keruntuhan komunikasi (Blake dan Jane,1968 dalam Timpe, 1991).
Dalam pelaksanaan audit, supervisi selalu melakukan komunikasi dengan bawahan mengenai instruksi tugas dan tujuan dari tugas yang diberikan kepada bawahan, pemberian saran yang dapat membantu bawahan dalam menjalankan tugasnya (Hall, 1996). Tanpa adanya komunikasi yang cukup antara supervisi dan bawahan, maka auditor akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan menangani tugas-tugas penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan interpretasi terhadap informasi yang berkenaan dengan audit yang dilakukan. Pentingnya komunikasi dalam organisasi didukung penelitian Miles et al., (1996) dalam Wardhani (2000) yang menemukan bahwa komunikasi yang efektif dari supervisor mengenai pekerjaan dapat mengurangi role ambiguity dan role conflict.
2.3. Kultur Organisasi
Hood dan Koberg (1991) mendefinisikan kultur sebagai seperangkat nilai, norma, persepsi dan pola perilaku yang diciptakan atau dikembangkan dalam sebuah perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah, baik masalah mengenai adaptasi secara eksternal maupun masalah integrasi secara internal.
Kultur organisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kultur yang dikembangkan oleh Wallach (1983) yang membagi kultur kedalam tiga dimensi yaitu birokratis, inovatif, dan suportif. Kultur birokratis lebih berorientasi pada kekuasaan, kultur inovatif lebih berorientasi pada hasil dan kultur suportif lebih berorientasi pada hubungan kekeluargaan.
Kultur organisasi memiliki pengaruh yang kuat dalam suatu organisasi melalui penanaman nilai-nilai, pengharapan dan perilaku, yang kemudian mempengaruhi individu, kelompok dan proses organisasi (Gibson, 2000). Penelitian Kotter dan Heskett (1992) terhadap berbagai jenis industri perusahaan di Amerika, menemukan bahwa kultur organisasi mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. Demikian juga dengan penelitian O’Reilly (1989) menunjukkan bahwa kultur perusahaan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas suatu perusahaan, terutama pada perusahaan yang mempunyai kultur yang sesuai dengan stategi dan dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan.
Umumnya kultur organisasi dibawakan atau diciptakan oleh pendiri organisaasi atau lapisan pimpinan paling atas (top manajemen). Kotter dan Heskett (1992) menyatakan bahwa budaya organisasi bersumber dari beberapa orang, lebih sering hanya dari satu orang pendiri perusahaan, orang tersebut akan mengembangkan strategi sesuai lingkungan bisnis yang dikelolanya, yang pada akhirnya akan menjadi kultur di perusahaan. Higginson dan Waxler (1993), menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan kultur organisasi merupakan refleksi personalitas CEO nya. Demikian juga dengan Pearce dan Robinson (1998) menyatakan bahwa pemimpin menanamkan komitmen untuk melakukan perubahan tiga aktivitas yang saling terkait yaitu klarifikasi maksud strategi, membangun organisasi dan membentuk kultur perusahaan. Pendapat tersebut didukung oleh Senge (1990) bahwa pemimpin merupakan desainer dari organisasi dengan ikut dalam mendesain berbagai tujuan, visi dan nilai-nilai inti dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi (kultur organisasi) yang dibentuk oleh pemimpin akan mempengaruhi seluruh aspek dalam organisasi. Pendapat lainnya yang menyatakan adanya hubungan antara kepemimpinan dan kultur organisasi adalah Dessler (1995) menyatakan bahwa kultur organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena kultur organisasi mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan menjadi pedoman bagi perilaku anggota organisasi.
Carlson dan Perrewe (1995) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku pemimpin memberikan kontribusi yang cukup besar pada terbentuknya kultur organisasi. Astuti (1995) yang meneliti tentang analisis kepemimpinan dalam pembentukan budaya perusahaan di hotel Ambarrukmo, hasilnya menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan dengan budaya perusahaan. Demikian juga Praningrum (1997) meneliti gaya kepemimpinan dan budaya organisasi pada industri kecil, menemukan bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi budaya organisasi. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan adalah:
H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kultur organisasi dalam tim audit.
Kultur merupakan proses pertukaran pemahaman antar staf dalam suatu organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama (Rachma, 2000). Gaya kepemimpinan dan kultur organisasi merupakan dua faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan keberhasilan suatu orgnisasi dalam mencapai tujuan. Brown dan Starkey (1994) mengemukakan bahwa kultur organisasi merpakan instrumen penting dalam memberikan kerangka acuan tentang bagaimana komunikasi dan informasi dikelola oleh manajemen. Begitu juga dengan Harvey dan Borwn (1996) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan kultur organisasi menentukan arah untuk seluruh organisasi dan mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan dan pola kepemimpinan dari seluruh sistem.
Rachma (2000) meneliti pengaruh kultur terhadap komunikasi penyampaian informasi dalam tim audit. Hasil penelitiannya menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan kultur KAP terhadap proses komunikasi dalam tim audit. Diantara ketiga katagori kultur yang ada (birokratis, suportif dan inovatif) maka kultur birokratis dan suportif yang paling berpengaruh terhadap variabel komunikasi, khususnya boundary spanning dan kepuasan atas pengawasan.

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI ORGANIZATIONAL-PROFESSIONAL CONFLICT AKUNTAN DI KAP DAN INDUSTRI

2.1. Teori Peran
Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran(role theory) yang dikembangkan oleh Khan et al., (1964) dalam    Dyah Sih Rahayu (2002). Teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada seseorang. Apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami konflik, sehingga tidak mungkin mematuhi lainnya (Wolfe dan Snoke, 1962) dalam Dwi Fitri Puspa & Bambang Riyanto (1998).
2. 2. Komitmen AffectiveContinuance, dan Professional
Penelitian yang dilakukan oleh Becker (1960) dalam Meyer & Allen (1984) memberikan gambaran komitmen organisasional yang lebih komplek. Menurut Becker, untuk memahami komitmen organisasional perlu dibedakan atas fact of commitment dan bases of commitment. Fact of Commitment berkaitan pada sesuatu (grup atau individu), dimana seseorang memberikan komitmennya didasarkan pada sasaran komitmen. Sedangkan bases of commitment merujuk pada dasar atau motif yang menyebabkan seseorang mempunyai komitmen terhadap sesuatu. Becker (1960) berpendapat bahwa bases of commitment yang dominan adalah side-bets orientation yang mencerminkan akumulasi investasi seseorang yang hilang jika meninggalkan organisasi; dan individual-organizational goal congruence orientation yang mencerminkan penerimaan dan pengidentifikasian seseorang terhadap tujuan-tujuan organisasional.
Berkaitan dengan bases of commitment, Meyer dan Allen (1984) membedakan komitmen menjadi komitmen ganda yaitu komitmenaffective dan continuance. Dengan demikian  pengukuran komitmen organisasional dalam OCQ yang menggunakan konstruk tunggal(unidimensional), mulai menggunakan konstruk ganda(multidimensional) dalam beberapa penelitian komitmen organisasional (Angle & Perry, 1981; Bar-Hayim & Berman, 1992).Affective commitment yang dikembangkan oleh Meyer & Allen (1984) didasarkan pada konsep individual organizational goal congruence.Affective commitment mencerminkan kekuatan kecenderungan seseorang untuk tetap bekerja di suatu organisasi karena orang tersebut setuju dengan organisasi dan senang bekerja di organisasi tersebut (Meyer & Allen, 1984).
Continuance commitment berkaitan dengan teori side bets dari Becker (1960). Komitmen continuance merujuk pada kekuatan kecenderungan seseorang untuk tetap bekerja di suatu organisasi karena tidak ada alternative pekerjaan lain. Dengan kata lain individu yang tetap bekerja dalam organisasi karena mereka mengakumulasikan manfaat yang lebih (atau memberi beban yang lebih besar jika keluar) yang akan mencegah mereka mencari pekerjaan lain (Meyer &  Allen, 1984). Meyer & Allen (1991) berpendapat bahwaside bets potensial yang mungkin terjadi ditingkat komitmencontinuance yang tinggi meliputi waktu dan usaha yang dilakukan dalam mendapatkan keterampilan yang tidak dapat ditransfer dan hilangnya manfaat yang menarik atau hak-hak istimewa sebagai senior.
Sedangkan Komitmen profesional adalah kekuatan identifikasi individual dengan keterlibatannya  secara khusus dengan suatu profesi. Dengan demikian individual dengan komitmen profesional yang tinggi dikarakteristikkan sebagai (1) adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas tujuan profesi; (2) kesediaan untuk berusaha sebesar-besarnya untuk profesi; dan (3) adanya keinginan yang pasti untuk keikutsertaan dalam profesi (Mowday et al., 1979).
2. 3. Konflik Organisasional-Profesional
Hubungan antara profesional dengan organisasi dianggap mempengaruhi  hubungan timbal balik antara komitmen organisasional dan profesional. Namun, hubungan antara komitmen organisasional dan profesional belum tentu menyatu dalam suatu organisasi. Orientasi organisasional dan profesional para karyawan sangat bertentangan disebabkan adanya ketidaksesuaian terhadap sistem nilai profesional dan organisasional (McGregor, et al., 1989).
Orientasi organisasional lebih menekankan pada nilai-nilai  organisasional seperti pengendalian hirarkis dan otoritas, kesesuaian dengan norma-norma organisasional dan berbagai regulasi, maupun loyalitas organisasional. Sedangkan orientasi profesional lebih menekankan pada kode etik dan standar kinerja profesional. Dengan adanya kondisi yang demikian akan terjadi konflik bila tujuan-tujuan profesional tidak sesuai dengan tujuan organisasional (Sorensen, 1967).
2.4. Pengaruh Komitmen Affective, Komitmen Continuance, dan Komitmen Profesional Terhadap  OPC
Dalam menjalankan fungsinya sebagai profesional, maka seseorang tidak dapat menjalankan dua komitmen sekaligus. Komitmen organisasional dan komitmen profesional dapat bersifat mutually exclusive. Dengan demikian pilihan terhadap komitmen organisasi akan meniadakan pilihan terhadap komitmen profesional (McGregor et al.,1986).
Dalam bidang auditor internal Harrel et al., (1986) menemukan bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif dengan OPC, dan komitmen profesional berpengaruh negatif dengan  OPC. Dalam akuntan publik Aranya dan Ferris (1984) menemukan bahwa komitmen organisasional dan komitmen profesional berpengaruh positif dengan OPC. Sedangkan dalam bidang akuntan manajemen McGregor et al.,(1989) menemukan bahwa OPC juga dipengaruhi oleh komitmen organsasional dan komitmen profesional. Komitmen organisasional berpengaruh negatif dengan OPC dan komitmen profesional berpengaruh tidak signifikan dengan OPC.
2.5. Pengaruh OPC Terhadap Kepuasan Kerja
Banyak faktor dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Smith et al., (1969) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah upah, promosi, supervisi, rekan kerja, dan kondisi kerja. Selain itu kepuasan kerja juga disebabkan karena ada konflik yang timbul, misalnya karena konflik peran (Dyah Sih Rahayu, 2002; Jacson & Schuler, 1985; Senatra, 1980; Sorensen dan Sorensen, 1974; Van Sell et al., 1981), atau karena konflik antara organisasi dan profesi (Aranya dan Ferris, 1984; Harrel et al., 1986, McGregor et al., 1989).
Sorensen dan Sorensen (1974) menemukan bahwa konflik peran akuntan (antara norma birokratik dan profesi) berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Dyah Sih Rahayu 2002; Jacson & Schuler, 1985; Senatra, 1980; Van Sell et al., 1981; menemukan bahwa konflik peran berhubungan negatif dengan kepuasan kerja. Harrell et al.,1986;  Aranya dan Ferris, 1984; dan McGregor et al., 1989 menemukan bahwa OPC mempunyai hubungan negatif dengan kepuasan kerja.
2.6. Pengaruh OPC Terhadap Tekanan Kerja
Tekanan kerja yang tinggi dapat menimbulkan frustrasi dan kegelisahan dalam bekerja (Hopwood, 1973 dalam  Maulana Kamal & Ainun Na’im, 2000). Adanya tekanan kerja akan sangat berkaitan dengan kondisi psikologis maupun psikis seseorang (Rizzo et al.,1977). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik peran berhubungan dengan tekanan kerja. Dyah Sih Rahayu, 2002; Jacson & Schuler, 1985; Senatra, 1980; dan Van Sell et al., 1981 menemukan bahwa konflik peran berhubungan positif dengan tekanan kerja.
2.7. Pengaruh OPC Terhadap Keinginan Berpindah
Keinginan berpindah yang dilakukan oleh seorang karyawan dapat berupa keinginan berpindah ke dalam atau keluar. Keinginan berpindah ke dalam misalnya berpindah dari satu bagian/departmen ke bagian/departemen lain. Sedangkan keinginan berpindah keluar misalnya ingin pindah ke organisasi/perusahaan lain yang lebih baik, dengan alasan misalnya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik di tempat lain, upah yang lebih baik, atau mencari suasana baru (Abelson, 1987).
Keinginan berpindah juga dipengaruhi oleh konflik yang terjadi dalam organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik peran dan OPC yang dialami oleh karyawan berpengaruh terhadap keinginan berpindah.  Dyah Sih Rahayu, 2002; Jacson & Schuler, 1985; Senatra, 1980; Sorensen dan Sorensen, 1974; dan Van Sell et al., 1981 menemukan bahwa konflik peran akuntan berhubungan positif dengan keinginan berpindah. Aranya dan Ferris, 1984; Harrell et al, 1986; McGregor et al., 1989 menemukan bahwa OPC mempunyai hubungan positif dengan keinginan berpindah.

Efek Bid-ask, Firm Size dan Likuiditas dalam Fenomena Price Reversal Saham Winner dan Loser Kelompok Entitas Indeks LQ 45 Periode 2009-2011 di Bursa Efek Indonesia

Efek Bid-ask, Firm Size dan Likuiditas dalam Fenomena Price Reversal Saham Winner dan Loser Kelompok Entitas Indeks LQ 45 Periode 2009-2011 di Bursa Efek Indonesia

Rismaeka Purnamasari Latjuba

Rowland Bismark Fernando Pasaribu

Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 11, JKSL 12610

Email: rismaekapurnamasari@yahoo.com

Jalan Komando III/2, Nomor 37 JKSL 12920

Email: rowland.pasaribu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memuat tentang efek Bid-ask Spread,  Firm Size dan Likuiditas terhadap fenomena Price Reversal. Dengan menggunakan return saham yang mengikuti satu hari perubahan besar harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 – 2011. Sampel yang digunakan adalah entitas yang terdaftar dalam LQ45 berjumlah 45 entitas. Penelitian ini menggunakan data triwulan selama 3 tahun, yang datanya di dapat dari idx.co.id laporan keuangan pertahun, Indonesian Capital Market Directory dan yahoo finance, perhitungan abnormal return menggunanakan Daily Return saham dan Daily Return Market. Melalui abnormal return dapat ditentukan saham Winner dan  saham Loser.

Kata kunci : overreaction, bid-ask spread,  firm size, likuiditas, abnormal return, dan price reversal.

PENDAHULUAN

Pasar efisien pertama kali digunakan dalam konteks pasar sekuritas oleh Fama pada tahun 1969 (dalam Jusuf, 2008). Mereka mendefinisikan pasar efisien sebagai pasar yang dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap informasi baru.  Setiap hari terdapat informasi yang dipublikasikan untuk para investor di pasar ekuitas. Jika informasi-informasi tersebut relevan, maka harga saham akan terpengaruh (Jusuf, 2008). Semakin cepat informasi baru pada sebuah harga sekuritas, maka semakin efisien pasar tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sulit untuk para investor mendapatkan tingkat keuntungan diatas normal secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Overreaction adalah peristiwa yang dianggap dramatis oleh para investor yang dapat menyebabkan para investor bereaksi secara berlebihan (Rahmawati dan Tri Suryani, 2005). Overreaction ini diperkenalkan pertama kali oleh DeBondt tahun 1985, dengan menemukan adanya pembalikan return saham dimana saham-saham yang merupakan saham loser akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan saham-saham yang sebelumnya merupakan saham winner. Dalam hal ini, para pelaku pasar cenderung menetepkan harga terlalu tinggi sebagai reaksi terhadap berita yang dinilai sebagai good news, dan sebaliknya mereka akan memberikan harga yang terlalu rendah sebagai reaksi terhadap bad news (Yuli dan Kirmizi, 2012). Overreaction juga pernah diteliti oleh Pasaribu (2011), menurutnya overreaction pasar adalah salah satu tendensi pada perilaku analis dan investor terhadap informasi earning yang tidak diharapkan dan dapat menimbulkan volatility dari return yang abnormal pada saham-saham di pasar.

Pembalikan harga umumnya disebabkan oleh overreaction terhadap informasi baru, para investor bereaksi secara berlebihan terhadap berita-berita yang tidak diantisipasi yang akan merugikan keberadaan ekonomi entitas, hal ini akan memaksa harga turun terlalu jauh, kemudian diikuti koreksi yang mengakibatkan harga akan menaik. Pembalikan ini ditunjukkan oleh turunnya harga setelah terjadi kenaikkan secara ekstrim.

Besarnya harga saham selain dipengaruhi oleh informasi yang diterima para investor juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain terdiri dari bid-ask spread sebagai biaya transaksi, firm size yang menunjukan nilai pasar dari ekuitas entitas, dan likuiditas pasar. Pengaruh ketiga faktor ini terhadap harga saham merupakan akibat dari pengaruhnya terhadap kondisi pasar saham yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan bid dan ask, perubahan volume perdagangan yang merupakan indikator dari likuditas pasar maupun perubahan besarnya ekuitas entitas karena perubahan jumlah saham yang beredar.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh saham entitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam saham LQ45 periode Februari 2013 – Juli 2013, berdasarkan pengumuman BEI No. Peng-00016/BEI PSH/01-2013 tanggal 25 Januari 2013. Saham winner dan loser ditetapkan dengan menggunakan abnormal return, yang di seleksi berdasarkan hasil dari yang terbesar sampai yang terkecil setiap periode triwulan.

Penelitian ini menggunakan data triwulan selama 3 tahun dari tahun 2009-2011, yang datanya di dapat dari http://www.idx.co.id laporan keuangan pertahun, Indonesian Capital Market Directory dan yahoo finance, perhitungan abnormal return. Melalui abnormal return dapat ditentukan saham winner dan saham loser.

Teknis analisis yang digunakan adalah uji statistik yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji determinasi, uji hipotesis baik secara parsial maupun secara simultan.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini :

Hipotesis 1 : Bid-ask spread merupakan faktor yang berpengaruh terhadap price reversal portofolio winner.

Hipotesis 2 : Firm size merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fenomena price reversal portofolio winner.

Hipotesis 3 : Likuiditas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fenomena price reversal portofolio winner.

Hipotesis 4 : Bid-ask spread, Firm size dan Likuiditas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fenomena Price reversal portofolio winner.

Hipotesis 5 : Bid-ask spread merupakan faktor yang berpengaruh terhadap price reversal portofolio loser.

Hipotesis 6 : Firm size merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fenomena price reversal portofolio loser.

Hipotesis 7 : Likuiditas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fenomena price reversal portofolio loser.

Hipotesis 8 : Bid-ask spread, Firm size dan Likuiditas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fenomena Price reversal portofolio loser.

PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan lampiran B panel 1, pada tahun 2011 triwulan keempat terlihat untuk portofolio winner jumlahnya adalah 21 entitas, dengan nilai minimum 0.00, nilai maksimumnya adalah 0.54, nilai meannya adalah 0.1130 dan nilai standar deviasinya adalah 0.12333. Dari bid-ask winner, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasinya secara berturut-turut adalah 0.2, 0.57, 0.2904 dan 0.12593. Kemudian firm size winner dapat dilihat nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasinya secara berturut-turut adalah 23.10, 33.03, 28.2509, 2.42132. Sementara dari likuiditas winner, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasinya secara berturut-turut adalah 16.50, 23.24, 19.6221, 1.70367. sedangkan untuk portofolio loser pada panel b terlihat jumlahnya adalah 24 entitas, dengan nilai minimum -0.21, nilai maksimumnya adalah -0.02, nilai meannya adalah -0.1013 dan nilai standar deviasinya adalah 0.06769. Dari bid-ask loser, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasinya secara berturut-turut adalah -0.10, 0.41, 0.2250 dan 0.12091. Kemudian firm size loser, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasinya secara berturut-turut adalah 23.00, 31.00, 27.9266, 1.86670. Sementara dari likuiditas loser, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasinya secara berturut-turut adalah 14.66, 22.76, 20.1865 dan 2.04617.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF pada tabel dibawah ini, perbandingannya untuk nilai tolerance jika kurang dari 0.1 maka dapat disimpulkan variabel tersebut multikolinearitas, sedangkan untuk nilai VIF jika lebih dari 10 maka dapat disimpulkan variable tersebut multikolinearitas. Dari hasil output spss didapat hasil sebagai berikut :

Nilai Tolerance dan VIF

Tabel 1

Tahun

Triwulan

Winner

Loser

Tolerance

VIF

Tolerance

VIF

Bid-ask

Firm Size

Lik

Bid-ask

Firm Size

Lik

Bid-ask

Firm Size

Lik

Bid-ask

Firm Size

Lik

2009

1

0.89

0.861

0.933

1.123

1.161

1.072

0.87

0.161

0.152

1.15

6.221

6.586

2

0.814

0.363

0.327

1.228

2.757

3.058

0.882

0.874

0.259

1.133

3.65

3.865

3

0.939

0.519

0.543

1.065

1.928

1.84

0.949

0.215

0.211

1.054

4.652

4.746

4

0.99

0.294

0.94

1.01

3.4

3.396

0.764

0.279

0.249

1.308

3.586

4.008

2010

1

0.992

0.381

0.381

1.008

2.625

2.623

0.595

0.239

0.299

1.68

4.19

3.343

2

0.929

0.46

0.478

1.077

2.172

2.093

0.691

0.233

0.231

1.448

4.288

4.327

3

0.879

0.128

0.131

1.138

7.833

7.646

0.73

0.755

0.661

1.369

1.324

1.512

4

0.836

0.559

0.643

1.196

1.788

1.555

0.778

0.302

0.348

1.285

3.312

2.87

2011

1

0.938

0.199

0.195

1.066

5.022

5.118

0.905

0.564

0.553

1.105

1.774

1.808

2

0.879

0.498

0.478

1.138

2.008

2.094

0.61

0.202

0.189

1.64

4.945

5.291

3

0.901

0.514

0.478

1.11

1.944

2.09

0.872

0.284

0.275

1.147

3.525

3.635

4

0.846

0.454

0.41

1.182

2.204

2.439

0.872

0.235

0.229

1.147

4.258

4.376

Sumber : Output SPSS, diolah

Pada tabel diatas saham winner dan loser dapat diketahui bahwa seluruh nilai VIF saham winner maupun loser untuk variabel ukuran entitas, likuiditas dan bid-ask spread  menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dalam persamaan regresi tersebut, sebab  nilai VIF yang dihasilkan memiliki nilai lebih kecil dari 10. Sedangkan jika dilihat  dari nilai tolerance pada saham winner maupun loser seluruhnya tidak ada yang lebih  kecil dari 0,1. Dalam kedua tabel tersebut juga menunjukkan bahwa nilai VIF  terbesar adalah 6.586 yang jauh lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai terkecil dari  tolerance value adalah 0.152 yang lebih besar dari 0,1. Dari angka-angka tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas sehingga persamaan regresi layak digunakan.

Uji Autokolerasi

Dalam menganalisis terjadinya autokorelasi yang digunakan adalah nilai durbin-watson yang dibandingkan dengan nilai tabel durbin-watson.

Adapun ketentuan dalam menguji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Nilai DW lebih dari 2

  • Jika DW lebih besar dari du, maka tidak ada autokorelasi
  • Jika DW lebih kecil dari dl, maka terdapat autokorelasi positif
  • Jika DW terletak antara du dan dl, tidak ada kesimpulan

Nilai DW kurang dari 2

  • Jika DW lebih kecil dari 4-du, maka tidak ada autokorelasi
  • Jika DW lebih besar dari 4-dl, maka terdapat autokorelasi negatif
  • Jika DW terletak antara 4-du dan 4-dl, tidak ada kesimpulan

Dengan mengetahui jumlah sampel dan jumlah variabelnya, dapat dibaca pada tabel nilai batas bawah (dL) dan juga batas atas (dU), maka didapati hasilnya sebagai berikut:

Durbin-Watson

Tabel 2

Tahun Triwulan Durbin-Watson
Winner Loser
2009 1 0.565 1.15
2 0.875 0.149
3 1.094 0.622
4 1.592 0.804
2010 1 1.664 0.264
2 0.289 0.345
3 0.497 0.506
4 1.974 0.236
2011 1 0.719 0.936
2 0.912 0.553
3 0.696 1.062
4 0.822 0.334

Sumber : Output SPSS, diolah

Berdasarkan tabel diatas tahun 2011 triwulan keempat pada saham winner dapat dilihat bahwa nilai DW nya adalah 0.822, nilai dL nya adalah 1.0262 dan (4-dL) adalah 2.9738, sedangkan nilai dU nya adalah 1.6694 dan nilai (4-dU) adalah 2.3306. maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW lebih kecil dari 2 dan lebih kecil dari nilai (4-dU), berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan pada saham loser dapat dilihat bahwa nilai DW nya adalah 0.334, nilai dL nya adalah 1.5464 dan (4-dL) adalah 2.4536, sedangkan nilai dU nya adalah 1.1010 dan nilai (4-dU) adalah 2.8990. maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW lebih kecil dari 2 dan lebih kecil dari nilai (4-dU), berarti tidak ada autokorelasi.

Kesimpulan dari semua hasil analisis Durbin-Watson diatas adalah tidak ada autokorelasi, yang berarti tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tahun 2009 triwulan pertama sampai dengan tahun 2011 triwulan keempat.

Uji Determinasi

Untuk uji determinasi yang digunakan adalah nilai dari R2 untuk saham winner maupun  saham loser. Seperti yang diketahui nilai R2 yang telah diolah dalam tabel dibawah ini dan kesimpulan yang didapat dari hasil pengolahan dalam spss adalah sebagai berikut :

Nilai R2

Tabel 3

Tahun Triwulan R2
Winner Loser
2009 1 0.227 0.425
2 0.292 0.025
3 0.486 0.208
4 0.652 0.383
2010 1 0.765 0.048
2 0.094 0.227
3 0.063 0.22
4 0.795 0.101
2011 1 0.229 0.057
2 0.208 0.191
3 0.46 0.509
4 0.39 0.189

Sumber : Output SPSS, diolah

Berdasarkan tabel diatas tahun 2011 triwulan keempat pada saham winner dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R2) nya adalah 0.390, maka dapat disimpulkan bahwa price reversal dipengaruhi oleh efek bid-ask spread, firm size dan likuiditas sebesar 39.0%, dan sisanya sebesar 61.0% dijelaskan oleh faktor diluar dari efek bid-ask spread, firm size dan likuiditas. Sedangkan pada saham loser dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R2) nya adalah 0.189, maka dapat disimpulkan bahwa price reversal dipengaruhi oleh efek bid-ask spread, firm size dan likuiditas sebesar 18.9%, dan sisanya sebesar 81.1% dijelaskan oleh faktor diluar dari efek bid-ask spread, firm size dan likuiditas.

Menurut Kusumawardani (2001), faktor lain yang mempengaruhi terjadinya price reversal kemungkinan berasal dari faktor-faktor makro seperti kurs dan kondisi pasar, karena kedua informasi tersebut berkaitan dengan kondisi makro secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menjual atau membeli saham atau tidak melakukan perdagangan sama sekali.

Uji H1, H2, H3, H5, H6, H7

uji hipotesis ini menggunkan a = 0.05, jika hasil uji signifikan kurang dari nilai a = 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap fenomena price reversal. Yang artinya Ho ditolak.

Uji Hipotesis Parsial

Tabel 4

Tahun

Triwulan

Winner

Loser

Bid-ask

Firm size

Likuiditas

Bid-ask

Firm size

Likuiditas

2009

1

0.087

0.855

0.479

0.044*

0.081

0.115

2

0.459

0.035*

0.053

0.931

0.653

0.848

3

0.010*

0.069

0.061

0.738

0.08

0.089

4

0.000*

0.002*

0.029*

0.96

0.015*

0.027*

2010

1

0.000*

0.074

0.309

0.568

0.437

0.39

2

0.254

0.799

0.773

0.231

0.415

0.426

3

0.368

0.706

0.621

0.417

0.063

0.106

4

0.000*

0.287

0.552

0.204

0.851

0.848

2011

1

0.427

0.446

0.164

0.575

0.306

0.541

2

0.114

0.463

0.695

0.094

0.055

0.088

3

0.005*

0.37

0.357

0.002*

0.143

0.185

4

0.012*

0.562

0.633

0.255

0.712

0.582

Sumber : Output SPSS, diolah

*Signifikan pada a = 0.05

Dari ketiga variabel independen diatas, berdasarkan hasil pengujian tahun 2011 triwulan keempat pada saham winner tingkat signifikansi (p-value) untuk efek bid-ask spread adalah sebesar 0.012, hasil ini lebih kecil dari 0.05. Untuk firm size sebesar 0.562 dan untuk likuiditas sebesar 0.633, hasil ini lebih besar dari 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya variabel bid-ask saja yang memiliki pengaruh terhadap pembalikan harga saham winner. Sehingga hipotesis H1 dari hasil penelitian menolak Ho dan menerima Ha, yaitu terdapat pengaruh bid-ask secara signifikan terhadap price reversal yang terjadi pada saham winner pada periode waktu tertentu.

Sedangkan untuk saham loser tingkat signifikansi (p-value) untuk efek bid-ask spread adalah sebesar 0.255, untuk firm size sebesar 0.712 dan untuk likuiditas sebesar 0.582, hasil ini lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang mempengaruhi tingkat pembalikan harga saham loser, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah H1, H2 dan H3 menolak Ha dan menerima Ho pada saham loser dalam periode waktu tertentu.

Kedua hasil diatas konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirmizi pada tahun 2012, Kusumawardani (2001) menyebutkan bahwa ketidakkonsistenan terjadi dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di luar negeri disebabkan oleh kondisi pasar ekuitas indonesia dengan kondisi pasar ekuitas di luar negeri dalam kaitannya dengan tingkat efisiensi pasar ekuitas, dan Kirmizi (2012) juga mengungkapkan bahwa krisis global tahun 2007-2008 dan pergolakan yang banyak terjadi di Indonesia juga memungkinkan terjadinya bisa hasil penelitian karena dapat dipastikan bahwa investor cenderung menilai saham berdasarkan informasi-informasi yang mencerminkan kondisi pasar ekuitas itu sendiri.

Uji H4 dan H8

Uji Hipotesis Simultan

Tabel 5

Tahun

Triwulan

Signifikan

Winner

Loser

2009

1

0.212

0.036*

2

0.11

0.948

3

0.009*

0.308

4

0.000*

0.058

2010

1

0.000*

0.846

2

0.63

0.212

3

0.767

0.226

4

0.000*

0.603

2011

1

0.208

0.751

2

0.254

0.227

3

0.013*

0.002*

4

0.035*

0.233

*Signifikan pada a = 0.05

Sumber : Output SPSS, diolah

Dari tabel diatas tahun 2011 triwulan keempat pada saham winner dapat disimpulkan bahwa terjadi signifikansi oleh bid-ask, firm size dan likuiditas terhadap price reversal, karena nilai signifikannya kurang dari 0.05. ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara bid-ask, firm size dan likuiditas terhadap price reversal. Sedangkan pada saham loser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi signifikansi oleh bid-ask, firm size dan likuiditas terhadap price reversal, karena nilai signifikannya lebih dari 0.05. ini berarti Ha ditolak dan Ho diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara bid-ask, firm size dan likuiditas terhadap price reversal.

Rangkuman Hasil Penelitian

Dari hasil diatas maka dapat dilihat bahwa adanya price reversal yang terjadi di pasar saham merupakan akibat dari investor yang bereaksi secara berlebihan terhadap suatu informasi baru. Ketika investor menyadari bahwa telah bereaksi berlebihan maka selanjutnya investor melakukan koreksi terhadap tindakannya sehingga harga saham mengalami pembalikan harga atau disebut juga price reversal.

Besarya bid-ask spread mencerminkan resiko sebuah saham, yaitu semakin kecil tingkat selisih antara ­bid dengan ask maka semakin kecil resiko. Kecilnya resiko dapat menarik minat para investor untuk membeli saham tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan tingkat likuiditas suatu saham pada periode waktu tertentu.

Para investor selain melihat dari faktor bid-ask juga melihat dari ukuran perusahaan. Dalam hal ini investor cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki ukuran yang besar karena para investor mengganggap bahwa perusahaan yang berukuran besar lah yang mempunyai kinerja yang baik. Anggapan seperti ini lah yang mendorong para investor untuk hanya membeli saham pada perusahaan yang berukuran besar. Setelah investor menyadari bahwa telah bereaksi secara berlebihan, kemudian melakukan koreksi dengan menjual saham yang dimilikinya, hal ini dapat menimbulkan suatu pembalikan harga atau disebut juga price reversal.

Kemudian faktor likuiditas, likuiditas dilihat dari lancarnya sebuah perdagangan suatu saham pada periode waktu tertentu. Dapat diukur melalui volume perdagangan saham tertentu. Jika terdapat suatu informasi yang baik terhadap perusahaan emiten, maka para investor akan bereaksi secara berlebihan untuk membeli saham pada perusahaan emiten tersebut dan kemudian menjual saham lama yang telah dibeli oleh investor, hal ini dapat memicu pembalikan harga karena saham pada perusahaan emiten tersebut memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

KESIMPULAN

Bid-ask spread berpengaruh terhadap fenomena price reversal pada entitas saham winner yang tergabung dalam indeks LQ45. Kemudian firm size tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fenomena price reversal pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Dan juga likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fenomena price reversal pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45.

Bid Ask , Firm Size dan Likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap price reversal entitas publik saham winner indeks LQ45.

Bid-ask spread saham loser tidak berpengaruh terhadap fenomena price reversal pada entitas publik indeks LQ45. Kemudian firm size tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fenomena price reversal pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Dan juga likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fenomena price reversal pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45.

Bid Ask , Firm Size dan Likuiditas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap price reversal entitas publik saham losser indeks LQ45.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, Restu dan Tyas Pramesti. 2009. “Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal Ekonomi. Volume 17, Nomor 3 Desember 2009. Pekanbaru

Ardi, Azhar, Kiryanto dan Dista Amalia. 2008. “Overreaction Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan-Perusahaan di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi. Pontianak

Arnold, Glen. 2005. Handbook of Corporate Finance. Pearson Education Limited. Great Britain

Bessembinder, Hendrik dan Kumar Venkataraman. 2009. “Bid-ask Spread: Measuring Trade Execution Costs in Financial Markets”. Forthcoming, Encyclopedia of Quantitative Finance. March 2009. United States of Amerika

Dinawan, Muhammad Rizkada. 2007. Analisis Overreaction Hypothesis, dan Pengaruh Firm Size, Likuiditas dan Bid-ask Spread Terhadap Fenomena Price Reversal di Bursa Efek Jakarta. Universitas Diponegoro. Semarang

Elton dan Grubber. 1995. Modern Portofolio Theory and Investment Analysis. New York

Fabozzi, Frank J, Pamela Peterson Drake. 2009. Finance, Capital Markets, Financial Manajement, and Investment Management. John Wiley & Sons, Inc. Canada

Guinan, Jack. 2010. Investopedia. Hikmah. Jakarta

Hartono, Jogiyanto. 2005. Pasar Efisien Secara Keputusan. Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Hartono, Jogiyanto. 2010. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ketujuh. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta

Hiriyappa, B. 2008. Investment Management Securities and Portfolio Management. New Age Internasional Publishers. New Delhi

Hirt, Geoffrey A. And Stanley B. Block. 1990. Fundamentals of Investment Management, Third Edition. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. United States of Amerika

Husnan, Suad. 2005. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. UUP STIM YKPN. Yogyakarta

Jusuf, A An Arief. 2008. “Reaksi Pasar Yang Berlebihan”. Jurnal Kewirausahaan. Vol 2, No 1. Surabaya

Kusumawardani, Srihartati. 2001. Analisis Reaksi Berlebihan, Efek Bid Ask, Firm Size, dan Likuiditas dalam Fenomena Price Reversal di BEJ. Universitas Diponegoro. Semarang

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2011. “Anomali Overreaction di Bursa Efek Indonesia Penelitian Saham LQ-45”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5, No. 2 Juli 2011. Jakarta

Rahmawati dan Tri Suryani. 2005. “Over Reaksi Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. SNA VIII. 15-16 September 2005. Solo

Reilly, Frack K. and Keith C.Brown. 2003. Investment Analysis and Portofolio Management, 7 Edition. Thomson South-Western

Sartono, R. Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Keempat. Yogyakarta

Winarto, Jasso. 1997. Pasar Modal Indonesia. PT Jayakarta Agung Offset. Jakarta

Yuli, Elline dan Kirmizi. 2012. “Analisis Overreaction Hypothesis dan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Bid-ask Spread, dan Likuiditas Saham Terhadap Fenomena Price Reversal”. Pekbis Jurnal. Vol.4, No.1, Maret 2012: 1-16

Yulianstari, Tanti. 2008. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bid-Ask Spread Sebelum dan Sesudah Stock Split di Bursa Efek Jakarta. Universitas Diponegoro. Semarang

Yusralaini, Amir Hasan, dan Imelda Helen. 2009. “Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal, Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Automotive and Allied Product di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Ekonomi. Volume 17, Nomor 3 Desember 2009. Pekanbaru

Zein, Zainal Abidin, Novita Inrawati dan Eka Hariyani. 2009. “Pengaruh Stock Split Terhadap Harga dan Likuiditas Saham”. Jurnal Ekonomi. Volume 17, Nomor 3 Desember 2009. Pekanbaru

Etika Profesi

Etika (Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (practical philosophy).Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita.Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi.Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang etika menurut para ahli :
Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.
Menurut Keraf dan Sony (2001), etika dapat dibagi menjadi dua yaitu, Pertama, Etika umum. Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
Kedua, Etika khusus, Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  1. Etika individual, yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
  2. Etika sosial, yang berkaitan dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya, salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, dalam hal ini termasuk etika profesi akuntan.

Menurut Bertens : Nilai- nilai atau norma – norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Menurut KBBI : Etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Sumaryono (1995) : Etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Macam-macam Etika

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

1. Etika Deskriptif,

Yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

2. Etika Normatif,

Yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Etika Umum,

Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika Khusus,

Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :

  1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
  2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :

  1. Sikap terhadap sesama
  2. Etika keluarga
  3. Etika profesi
  4. Etika politik
  5. Etika lingkungan
  6. Etika idiologi

Manfaat Etika

Beberapa manfaat Etika adalah sebagai berikut ,

  1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.
  2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah.
  3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.
  4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai.
PROFESI
Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.
Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (respect for human dignity).

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang Profesi menurut para ahli :

Menurut Liberman, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai.
(Sikun Pribadi, 1976), Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.
Karakteristik Profesi

  1. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis : Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
  2. Assosiasi professional : Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.
  3. Pendidikan yang ekstensif : Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
  4. Ujian kompetensi : Sebelum memasuki organisasi professional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
  5. Pelatihan institusional : Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.
  6. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
  7. Otonomi kerja : Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
  8. Kode etik : Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
CIRI-CIRI PROFESI
 
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :
  1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
  2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
  3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
  4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
  5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
 ETIKA PROFESI
 
Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya.
Menurut (Boynton dan Kell, 1996) etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakannya dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya.
PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI :
1. Tanggung jawab
  • Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
  • Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada  umumnya.
2. Keadilan.
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi.
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi
kebebasan dalam menjalankan profesinya.
KESIMPULAN
Etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer,teknikdan desainer.
Etika Profesi adalah ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
Referensi :

Wealth Effect of International Investment Announcements : Evidence From Developing Market

Title

Wealth Effect of International Investment Announcements : Evidence From Developing Market

Author

Bany Ariffin Amin Noordinand Fauzias Mat Nor

Years

2006

 

Theoretical Basis

This research provides evidence on the efficiency of one of the fastest developing and largest emerging securities market (Kuala Lumpur Stock Exchange, KLSE) in the Asia Pacific rim with respect to foreign investment announcements.

This study focuses on the market reaction towards foreign investment announcements made by Malaysian Multinational Corporations (MNCs). There are three fundamental questions that this study attempt to address:

  1. Do foreign investment announcements contain new information which may creates market reaction?
  2. Do shareholders benefit from their firm’s foreign investment decisions?
  3. Do the characteristics of the foreign investments such as economic development of the target country influence shareholders wealth creations? In order to provide answers to these questions, an event study has been conducted.

Methods and Subjects

In that survey, it was also discovered that 17 companies have more than 20 ongoing foreign investment projects in various countries. Top of the list is Sime Darby with 110 ongoing foreign investment activities spanning in 19 countries. Second is Amsteel with 70 ongoing foreign investment activities.

Main Result

Table result shows the results of the 30 foreign investment announcements made by Malaysian MNCs expanding internationally into developed countries. On average, the announcements pertained to investments in developed markets are associated with a significant positive AR of 0.182 (t-statistic of 4.71). However, the other 30 announcements of propose expansion into developing countries produce AR of –0.00271 (t-statistic of –0.3744). The overall results suggest that foreign investments in developed countries by Malaysian MNCs generate higher positive returns for their shareholders than those investments into developing countries.

Conclusion

The results show that the AR of the securities are significantly positive surrounding the event period. This result implies that unexpected foreign investment announcements do contain new relevant information and at the same time do move the market.

 

Short Term Overreaction Effect: Evidence on the Turkish Stock Market

Title Short Term Overreaction Effect: Evidence on the Turkish Stock Market
Author Gülin Vardar, Berna Okan
Years 2008

 

Theoretical Basis In this paper, we empirically examine the short term overreaction effect in the Istanbul Stock Exchange using daily stock data from January 1999 to December 2003. The study period covers the pre- and post- Turkish financial crisis period.

The main purpose of this paper is to contribute to the short term overreaction literature by using daily return stock data of Istanbul Stock Exchange over the period of 1999- 2003. The reason of selecting this time period is to investigate the impact of the February 2001 Turkish financial crisis.

Methods and Subjects For the empirical analysis, daily closing prices of 190 stocks traded in one of the major Turkish equity indices (ISE) are examined for the 4-year period between January 1999 and December 2003. These sample data were obtained from the IBS. We divide the sample period into two sub-periods. The whole sample period consists of 1216 trading days in which the first consists of 500 trading days from January 5, 1999 through

January 31, 2001 and the second period is composed of 716 trading days from February 1, 2001 through December 31, 2003.

Main Result
  1. Average Daily Abnormal Returns for ISE-100 Stocks that indicates a large one day price increase or decrease within the period of January 5, 1999 through January 31, 2001

The large negative return that occurs on day t = 0 is the result of the large decline in price. As opposed to the winners, price reversals for losers can not be obtained in the pre-crisis period which can be interpreted as no evidence of overreaction.

  1. Average Daily Abnormal Returns for ISE-100 Stocks that indicates a large one day price increase or decrease within the period of February 1, 2001 through December 31, 2003

The average daily abnormal returns for the winners and losers in period 2001-2003 are shown in Table 2. Consistent with the results in the pre-crisis period, we document the evidence of overreaction for the winners but not for the losers in the post-crisis period. After a large price increase for winners, a significant price reversals occur on day t = 4 at 10% level while the average daily abnormal returns are negative but not statistically significant for six of the seven days following the day t = 0.

 

These results indicate that the stock market is more efficient than expected after the crisis, meaning that exhibiting less overreaction. To avoid the risk during the crisis period, investors become more conservative toward bad news and information. With the decrease of noise traders in the crisis, the importance of overreaction also decreases. However, when investors receive good news and information, the initial price increases in stocks encourage the noise traders to invest which leads to an increase the magnitude of overreaction.

Conclusion This paper highlights the empirical evidence of short term overreaction in the Turkish stock market. It differs from the previous studies in that this study considers the impact of the Turkish financial crisis by decomposing the whole sample into two sub periods, pre- and post-crisis period. These results indicate a diminished degree of overreaction after the crisis period which may be attributable to the behaviors of traders.